Hallobogor.com, Bogor – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bogor tahun 2018 makin memanas. Kondisi ini diperparah dengan terkuaknya dugaan penyelenggara pemilu yang diduga tidak netral.

Sebab, ada hal janggal yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bogor dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Bogor menjelang pleno tingkat kabupaten. Informasi yang dihimpun, dua lembaga penyelenggara pemilu ini melakukan rapat terbatas selama dua hari di Hotel Lorin Sentul.

Diduga, penyelenggara pemilu di Bumi Tegar Beriman ini melakukan pembenahan terkait pencocokan saksi yang salah demi memenangkan salah satu pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Bogor. Berdasarkan kesaksian salah satu anggota KPU dan berdasarkan bukti rekaman, dua penyelenggara pemilu ini diduga kuat melakukan pemufakatan jahat untuk memenangkan salah satu pasangan calon bupati.

Hal ini tentu banyak menimbulkan kecurigaan dikalangan masyarakat. Peneliti Senior Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Yusfitriadi pun angkat bicara mengenai rapat terbatas yang dilakukan KPUD dan Panwaslu Kabupaten Bogor menjelang pleno tingkat kabupaten ini. Menurutnya, tidak ada dasar hukum yang mengatur mengenai rapat koordinasi menjelang pleno.

“Saya khawatir ini sebuah konspirasi untuk meredam kegaduhan yang diakibatkan oleh selisih data, ketidak sinkronan saksi, kapasitas PPk dan Panwascam, yang kemudian dibereskan pada rapat pra pleno itu,” katanya saat dihubungi melalui telepon selulernya, (5/7/2018).

Yus menjelaskan, hal yang dilakukan KPUD dan Paswaslu Kabupaten Bogor ini tidak benar, karena ini bukan lagi sinergi, melainkan konspiratif.

“Padahal, kalaupun akan disajikan langsung saja di pleno, dan terbuka saja,” jelasnya.

Dirinya membeberkan, jika ada rapat tertutup seperti ini akan menimbulkan banyak spekulasi masyarakat terhadap penyelenggara pemilu.

“Jangan sampai hal ini menjadi konspirasi untuk memenangkan salah satu calon, maupun untuk meredam kesalahan KPU maupun Panwaslu,” imbuhnya.

Ia menegaskan, kesalahan sedikit saja yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu akan menimbulkan kegaduhan. Apalagi, Pilkada Kabupaten Bogor ini begitu sengit. Menurutnya, KPUD dan Panwaslu Kabupaten Bogor harus memberikan pertanggungjawaban kepada publik mengenai rapat pra pleno tersebut.

“Saya berharap, KPUD dan Panwalu jangan sampai berbuat kesalahan yang dapat merugikan pemilu di Kabupaten Bogor,” tegasnya.

Dirinya menambahkan, siapapun (calon. red) yang melakukan kesalahan harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sementara, Komisioner Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) Mochammad Afifudin mengungkapkan, akan mengecek dahulu kebenaran rapat terbatas yang dilakukan oleh KPUD dan Panwaslu Kabupaten Bogor.

“Saya cek dulu,” singkatnya melalui pesan whatsapp. (cep)