Hallobogor.com, Bogor – Usai dilantik menjadi anggota DPRD Kota Bogor periode 2019-2024. Jenal Mutaqin politisi Partai Gerindra menggelar syukuran dan santunan anak yatim di Saung Aspirasi Dulur Jenal Mutaqin (Sadulur) Kelurahan Sindangrasa, Bogor Timur, Kota Bogor, Selasa (20/8/2019).

Jenal mengatakan, bahwa proses pemilihan legislatif (pileg) tahun 2019 ini cukup melelahkan, sebab selama dirinya mencalonkan kembali sebagai caleg prosesnya itu hampir lima bulan. Dengan demikian hal itu tak jadi masalah baginya, karena menurutnya semakin lama tahapannya maka semakin banyak pula bertemu dengan masyarakat yang tentunya banyak juga aspirasi yang datang dari masyarakat.

“Alhamdulillah tahun ini saya kembali menjadi anggota DPRD Kota Bogor, dan sebagai bentuk rasa syukur dan terimakasih saya, saya mengundang masyarakat untuk bersama-sama kumpul di sini, sekaligus memberi santunan kepada anak yatim,” ucap Jenal.

Memasuki periode ke tiga ini, lanjut Jenal, masih cukup banyak pekerjaan rumah (PR) yang belum terealisasi. “Tadi juga saya sampaikan kepada masyarakat, bahwa anggota dewan itu tugasnya ada tiga, yaitu menganggarkan, mengawasi walikota dan membuat peraturan daerah (perda). Dengan tiga itu dewan sudah bekerja dan masyarakat sudah memilih dewan bekerjanya adalah hanya untuk tiga hal itu,” katanya.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota DPRD, menurut Jenal ada satu hal yang paling berat, yakni pengabdiannya yang benar-benar tulus. Kemudian, harus hadir ditengah masyarakat dan melekat membaur, bahkan ketika masyarakat mengeluh tentang hal apapun, anggota dewan itu harus bisa.

“Jadi kalau dewan tugasnya hanya tiga, saya rasa itu hal yang sangat mudah di dunia ini, menganggarkan, rapat, mengawasi walikota. Tapi yang paling berat adalah keberadaan kita di masyarakat, apa yang bisa kita berikan dan kita bantu, karena masyarakat menganggapnya kita ini wakilnya, kita ini adalah kepanjangan tangan mereka, apapun keluhan dan permasalahan mereka kita harus bisa,” jelasnya.

Jenal menuturkan dengan adanya aspirasi dari masyarakat, terkadang membuat dirinya frustasi, misalkan soal penganguran, dimana masyarakatnya itu menitipkan surat lamaran ke dirinya dan dia merasa sedikit ragu. Sebab, tupoksi anggota dewan bukanlah menghadapi direktur atau pimpinan perusahaan.

“Di sini perlu adanya kolaborasi antara pemkot dengan DPRD dan itu harus benar-benar terjalin. Jadi, makanya walikota dan dewan ini hal yang tidak bisa kita pisahkan. Walikota mungkin secara seremonial mewakili kegiatan-kegiatan pemkot, tapi kalau dewan itu melekat ketika hadir reses ke masyarakat, mendengar masyarakat yang sakit ditolak dirumah sakit, yang sekolah di pungut biaya, yang besar ini kita mendengarkan langsung jeritan-jeritan itu. Makanya alangkah disayangkan kalau dewan dengan walikota tidak singergi dan walikota tidak merespon apa yang kita usulkan,” pungkasnya. (ban)