Hallobogor.com, Tamansari – Kepala Desa Tamansari, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, Gumilar Sutedja, kembali didemo warganya, Rabu (3/1/2018). Melalui unjukrasa ini, warga kembali mendesak agar Gumilar Sutedja mundur dari jabatannya.

Aksi ini diikuti sekurangnya 200 warga yang merupakan perwakilan dari unsur Ketua RT/RW, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Ikut menyaksikan aksi ini Camat Tamansari, Wakil Komandan Koramil 2120/Ciomas, Kapolsek Tamansari, Ketua BPD, Bhabinmas dan Babinsa, serta Ketua LPM.

Unjukrasa yang digawangi Forum Masyarakat Peduli Tamansari (Formapta) ini merupakan aksi susulan dari beberapa aksi serupa sebelumnya. Aksi kembali digelar lantaran Kades Gumilar Sutedja enggan mundur dari jabatannya.

Amarah warga kini tak lagi bisa dibendung. Warga sudah sejak lama kecewa dengan buruknya kepemimpinan Gumilar Sutedja. Ironinya, kekecewaan warga ini tidak digubris baik oleh camat lama Ahmad Sofyan, camat sekarang, maupun Bupati Bogor.

“Keinginan masyarakat cuma satu yaitu agar Kades Tamansari Gumilar Sutedja mengundurkan diri dari jabatannya karena masyarakat sudah tidak percaya lagi kepada Kades Tamansari,” kata Koordinator Formapta, Baban Sarbana.

Baban menjelaskan, banyak hal yang sudah dilanggar oleh Kades Tamansari. Di antaranya, banyak program infrastruktur yang tidak dilaksanakan alias fiktif, beras raskin sudah lama tidak diterima warga miskin, tanah bengkok Desa Tamansari dijual ke pihak lain oleh Kades Gumilar Sutedja tanpa ada izin dari masyarakat, dan tidak transparan terkait program-program desa ke para Ketua RT/RW.

Di samping itu, pada November 2017 sudah pernah ada rapat di kantor Kecamatan Tamansari dan kades menyatakan diri bersedia turun setelah menyelesaikan pembangunan Jalan Gang Pisang. Namun sampai jalan sudah beres sampai sekarang belum juga mundur. Lalu, pemberian intensif ke RT dan RW sering terlambat.

Ditambah lagi mobil siaga desa yang tidak jelas sampai sekarang, penyalahgunaan dana RTLH dan Dana Desa, hingga memalsukan surat-surat tanah milik warga untuk pembangunan tower demi kepentingan pribadi.

“Masyarakat Desa Tamansari kecewa dan merasa dirugikan oleh Kades Gumilar Sutedja dari awal menjabat sampai sekarang. Ia sudah tidak amanah, dan sekarang sekarang sedang menjalani proses hukum di kejaksaan.

Aksi warga berlangsung kondusif tanpa anarkis. Bahkan, secara prosedural aksi warga dikuatkan dengan rapat pleno Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tamansari yang hasilnya berupa surat rekomendasi penonaktifan/pemberhentian Gumilar Sutedja sebagai Kades Tamansari. Selanjutnya surat tersebut sudah disampaikan kepada camat untuk diproses langsung kepada Bupati Bogor dan DPMPD.

Dijeladkan Baban, Formapta bersama RT, RW, tokoh masyarakat, tokoh agama sebetulnya sudah mengumpulkan banyak bukti terkait dengan beberapa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Kades Tamansari.

“Yang pertama adalah tentang mobil siaga, pada hari ini kami menagih untuk dihadirkan STNK dan BPKB-nya, karena ada indikasi mobil tersebut atas nama pribadi. STNK dan BPKB-nya ternyata tidak ada. Dan kami menyerahkan mobil siaga tersebut ke Kapolsek Tamansari untuk diamankan. Yang kedua tentang penjualan tanah bengkok, terkait penjualan tanah bengkok sendiri ternyata sebelum ini kami mencari AJB aslinya dan ternyata hari ini AJB tersebut secara fisik dihadirkan oleh Kades, dan ini adalah bukti nyata telah terjadi penjualan tanah bengkok milik aset warga Desa Tamansari yang dijual atas nama pribadi. Ini sudah merupakan salah satu pelanggaran hukum yang perlu diproses tindak lanjutnya sebagai upaya menjual aset desa dan melanggar UU No. 6 Tahun 2014,” paparnya.

Secara de facto, tandas Baban, Gumilar Sutedja bukan lagi Kades Tamansari dan secara de jure (legal hukum) sedsng dalam proses. “Kami berharap Bupati Bogor mengambil tindakan dan keputusan yang lebih cepat menyikapi keresahan warga yang sudah terakumulasi lumayan lama agar pembangunan desa warga Tamansari kembali berjalan normal,” harapnya. (cep)