Hallobogor.com, Bogor – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Bogor Samson Purba mengatakan, Samson Purba, mengatakan, perusahaan yang belum mampu membayar upah sesuai ketetapan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) sebaiknya mulai mengajukan penangguhan kepada Gubernur mulai dari sekarang dengan melampirkan persyaratan.

“Di antaranya surat kesepakatan tertulis antara pemberi kerja dan pekerja, laporan keuangan dua tahun sebelumnya dan bagi perusahaan yang karyawannya banyak akan dilakukan verifikasi terlebih dahulu,” paparnya saat melaksanakan sosialisasi ketetapan UMK Tahun 2018, di Hotel Ririn, Kota Bogor, Rabu (6/12/2017).

Samson menjelaskan, UMK Kota Bogor 2018 mengalami kenaikan 8,71 persen dari tahun 2017, yakni dari semula Rp3.272.153 menjadi Rp3.557.146. Peningkatan UMK 2018 dihitung dengan mengacu pada PP Nomor 78 Tahun 2015. 

Sebelumnya, serikat pekerja mengusulkan kenaikan UMK 10 persen sedangkan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengusulkan kenaikan UMK sesuai PP Nomor 78 Tahun 2015.

“Dari Pemkot tidak mungkin membangkang peraturan dan juga mengikuti perintah Wali Kota sesuai dengan perhitungan kenaikan UMK 8,71 persen untuk disampaikan ke Gubernur dan melihat SK yang terbit kenaikan sesuai dengan usulan,” ujarnya.

Samson menegaskan, pemberlakuan kenaikan upah ini wajib direalisasikan per 1 Januari 2018 mendatang. Kenaikan UMK ini harus diterapkan perusahaan yang ada di Kota Bogor terutama perusahaan besar, hotel Bintang tiga dan lainnya. 

Sementara bagi pelaku UMKM di bawah binaan Disperindag, pihaknya tidak memaksakan pemilik usaha memberikan UMK mengingat para UMKM masih harus berkembang. 

“Untuk SPG-SPG di toko-toko kecil juga kami tidak bisa memaksakan hanya saja kami mewajibkan karyawannya untuk dimasukkan ke dalam program BPJS,” terangnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Apindo Kota Bogor, Sukoco, mengatakan, anggota Apindo sudah ditegaskan untuk mengikuti UMK 2018 karena rata-rata anggota Apindo merupakan perusahaan besar. Hanya saja masalahnya di Kota Bogor ini ada sekitar 750 perusahaan tetapi yang bergabung dengan Apindo baru hanya 40 sehingga sisanya di luar dari kontrol Apindo. 

“Kalau kami memang harus mengikuti aturan. Sebab UMK ini berlaku untuk karyawan lajang dan karyawan baru. Untuk karyawan yang sudah lama bisa lebih dari UMK,” ujarnya.

Wakil Ketua Serikat Pekerja Kimia Energi Pertembangan Energi dan Umum (SPKEP) Kota Bogor, Agus Ramdan, mengatakan, pada dasarnya serikat pekerja menentang PP Nomor 78 Tahun 2015 karena ada pasal yang merugikan serikat pekerja. Meski begitu pihaknya tetap mengikuti aturan yang sudah ada mengingat PP ini bertujuan untuk menstabilkan ekonomi. 

Ia pun berharap dengan kenaikan UMK yang sudah sesuai dengan keinginan perusahaan ini tidak ada lagi penangguhan dari perusahaan. 

“Jangan sampai ada penangguhan abadi kan kasian para pekerja. Dan kami juga berharap ada struktur dan skala upah untuk mengakomodir pekerja yang sudah lama,” jelasnya. (dns)