Hallobogor.com, Bogor-

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor hingga Minggu (15/7/2018) belum bisa menetapkan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Bogor. KPU masih harus menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) lantaran adanya gugatan dugaan kecurangan yang dilayangkan paslon nomor 3 Jaro Ade-Ingrid Kansil.

Meski MK belum memutuskan, benang merah karut marutnya pelaksanaan Pilkada serentak di Kabupaten Bogor pun mulai terkuak. Pilkada di Kabupaten Bogor sepertinya mulai memakan tumbal.

Tiga komisioner Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Bogor tiba-tiba ‘tenggelam’ dari Daftar Hasil Test Peserta Panwaslu untuk pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2019 yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat per hari Minggu (15/7/2018). Dalam berkas daftar peserta yang lulus, terdapat 20 nama. Di dalamnya tidak ada satu pun nama Ridwan Arifin, Burhanudin, maupun Irvan Firmansyah. Padahal ketiganya merupakan Komisioner Panwaslu Kabupaten Bogor.

Pada tahap seleksi administrasi yang diikuti 572 orang se-Jabar, ketiga orang tersebut lulus dengan nomor urut 70, 71, dan 72. Pengumuman tertanggal 11 Juli 2018. Namun pada saat pengumuman seleksi test tertulis tanggal 15 Juli 2018, tidak ada nama ketiganya.

Salah satu komisioner Panwaslu Kabupaten Bogor, Burhanudin, yang dikonfirmasi via whatsapp Minggu malam (15/7/2018) belum memberikan keterangan.

Terpisah, menurut Wakil Ketua DPC Repdem Kabupaten Bogor, Fahreza, jika memang tidak terpilihnya ketiga komisioner Panwaslu Kabupaten Bogor dalam penjaringan anggota Panwaslu untuk Pileg dan Pilpres 2019 dimungkinkan karena ketiganya memang tidak memenuhi kriteria penilaian.

“Saya melihat secara normatif saja, mereka kalau benar tidak terpilih kembali jadi anggota Panwaslu berarti tidak memenuhi kriteria penilaian, walaupun mereka sebelumnya adalah sebagai komisioner di Panwaslu Kabupaten Bogor,” ujarnya.

Sementara itu, ‘tenggelamnya’ ketiga komisioner Panwaslu Kabupaten Bogor tersebut, sebagian pihak menduga kuat akibat berbagai pelaporan masyarakat tentang berbagai kecurangan Pilkada yang tidak ditindaklanjuti oleh Panwaslu. Sehingga, beberapa pekan lalu ratusan masyarakat melakukan aksi unjukrasa ke Sekretariat Panwaslu Kabupaten Bogor dan disusul aksi serta pelaporan ke Bawaslu RI termasuk pelaporan ke Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

Sekadar informasi, saat memberikan pengumuman hasil seleksi administrasi calon anggota Bawaslu kabupaten/kota se-Jabar tanggal 11 Juli 2018, Bawaslu Jabar mempersilakan masyarakat dapat memberikan tanggapan dan masukan terhadap bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat yang ditujukan kepada Tim Seleksi Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat (Identitas pelapor akan dirahasiakan).(cep)