Hallobogor.com, Cisarua – Setiap tahun kondisi lahan resapan di kawasan Puncak, Kecamatan Cisarua dan Megamendung Kebupaten Bogor diduga semakin menyusut. Hal ini seiring dengan pesatnya pembangunan pemukiman penduduk dan hutan beton seperti pembangunan perhotelan, resort dan vila.

Seperti dikutip Halloapakabar.com, fenomena itu sulit diredam oleh Pemkab Bogor. Karena, legalitas tanah yang dijadikan bangunan, telah disahkan oleh BPN Kabupaten Bogor melalui penerbitan berbagai jenis sertifikat.

“Kami tidak bisa berbuat banyak terhadap keberadaan bangunan di wilayah Puncak. Karena, sebelum mendirikan bangunan, baik itu untuk hotel, maupun vila, para pemilik bangunannya terlebih dahulu mengurus surat-surat tanahnya, dengan meningkatkan status lahan yang mereka kuasai. Seperti, lahan yang sebelumnya lahan negara, mereka mohon dan menjadi berubah statusnya menjadi Hak Guna Pakai (HGP). Setelah itu, mereka melakukan pengurusan perizinan, hingga berdirilah bangunan,” ujar Kepala UPT Teknik Tata Bangunan dan Pemukiman Wilayah Ciawi, Reza Idris.

Meski para pemilik lahan garapan sudah meningkatkan status tanahnya, lanjut Reza, pihaknya terus melakukan pengawasan. “Boleh saja mereka sudah memiliki legalitas tanah yang jelas, tetapi peruntukannya kami awasi. Karena, dalam ketentuan peraturan bupati, dan tata ruang Kabupaten Bogor, terdapat persentase yang bisa dibangun. Dan untuk hal ini, memerlukan pengawasan dari kami,” imbuhnya.

Selain itu, tidak sinkronnya antarlembaga terkait seperti BPN dan Perhutani juga menjadi salah satu penyebab konflik dan tumpang tindihnya pelaksanaan aturan dan penataan ruang di kawasan Puncak. (dang)