Hallobogor.com, Caringin – Setoran pajak daerah dari wilayah Kecamatan Caringin dan Cigombong memberikan kontribusi yang cukup besar di Kabupaten Bogor.

Besarnya nominal setoran pajak dari dua kecamatan di bawah binaan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pajak Daerah V (Caringin-Cigombong) tersebut, terdongkrak karena besarnya setoran pajak air tanah. Sebab di dua wilayah di selatan Kabupaten Bogor itu berdiri banyak perusahaan atau pabrik yang berbahan baku utamanya air. Selain itu, karena meningkatnya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak.

“Untuk pajak air tanah, secara jumlah Wajib Pajak masih di bawah Kecamatan Gunung Putri. Tapi secara nominal setoran pajak, Caringin dan Cigombong paling besar karena banyak pabrik berbahan baku air,” kata Kepala UPT Pajak Daerah V (Caringin-Cigombong), Sugiharto, SE.,M.Ec.Dev. kepada Hallobogor, Selasa siang (1/3/2016).

Jadi, kata Sugiharto, secara realisasi dibanding tahun 2014 terjadi peningkatan cukup signifikan pada tahun 2015, terutama sektor PBB.

“untuk kecamatan cigombong, pada tahun 2014 ranking IV dan pada tahun 2015 menjadi ranking I se-Kabupaten Bogor. Untuk PBB Buku 1 sampai Buku 5, dari dua kecamatan ini prosentase realisasinya mencapai 59,89 persen dari target DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak). Caringin 50,37 persen dan Cigombong 67,98 persen. Ini berkat kerja sama semua pihak,” ungkapnya.

Terkait pajak air tanah, Sugiharto menjelaskan bahwa secara aturan badan atau perorangan yang memanfaatkan air tanah untuk kepentingan komersil ada pajaknya.

“Untuk air permukaan seperti sungai, atau danau pajaknya dikelola oleh Pemerintah Provinsi. Sedangkan untuk air bawah tanah atau air tanah (nonpermukaan) pajaknya dikelola oleh Pemerintah Kota atau Kabupaten. Perlu juga diingat, meski penarikan pajak tidak melihat aspek legalitas, akan tetapi untuk pajak mineral dan air tanah maka perusahaan Wajib Pajak harus melengkapi legalitas lantaran dampaknya bagi lingkungan sekitar,” paparnya.

Sugiharto menambahkan, pihaknya juga rutin melakukan rekonsilisasi pajak untuk memastikan pembayaran dari Wajib Pajak dari wilayah UPT telah masuk ke dalam data sistem di Dispenda. Rekonsiliasi pajak ini diperlukan, apalagi terkait setoran pajak yang dilakukan melalui transfer antarbank yang biasanya membutuhkan waktu lama.

“Masyarakat juga perlu mengetahui klasifikasi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau SPPT PBB. Di mana nominal pajak sampai dengan kurang dari Rp100 ribu itu masuk klasifikasi Buku 1, Buku 2 Rp100 ribu sampai Rp499 ribu, Buku 3 Rp500 ribu sampai Rp1 juta, Buku 4 Rp1 juta sampai Rp5 juta, serta Buku 5 untuk nominal pajak kelas kakap di atas Rp5 juta,” kata Sugiharto.

Sekadar informasi, Sugiharto beserta enam personel setiap hari berkeliling ke 21 desa di Kecamatan Caringin dan Cigombong. Meski masih kekurangan personel, dukungan fasilitas sarana maupun prasarana UPT Pajak Daerah V sudah cukup memadai.

Pada Selasa pagi (1 Maret 2016) pukul 06.30 wib, kantor UPT Pajak Daerah V (Caringin-Cigombong) juga disambangi Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, Dedi A. Bachtiar.(cep)