Oleh : Acep Mulyana

PARTAI Golkar Kabupaten Bogor mengantongi kursi paling banyak, 9 kursi, di DPRD Kabupaten Bogor. Namun, Golkar tak bisa mengusung calon bupati sendiri lantaran tidak memenuhi syarat minimal 20 persen kursi di parlemen.

Guna memuluskan langkah Ade Ruhandi alias Jaro Ade menjadi Bupati Bogor, Golkar perlu berkoalisi dengan parpol lain. Meski kini sudah mengantongi 11 kursi setelah positif berkoalisi dengan Partai Amanat Nasional (PAN) yang memiliki 3 kursi, Golkar masih terus menjajaki koalisi dengan partai politik (parpol) lainnya. 

Komunikasi politik dalam penjajakan koalisi yang dibangun Golkar-PAN terus berlanjut mengunjungi jajaran pengurus Partai Demokrat, PKB, PDIP, Gerindra, dan Nasdem.

“Walaupun syarat kursi di DPRD sudah cukup dengan bergabungnya PAN, tapi kami tidak menutup diri dengan partai lain untuk sama-sama membangun Kabupaten Bogor lebih baik lagi ke depannya. Untuk membangun Kabupaten Bogor dibutuhkan semangat gotong royong dengan melibatkan beberapa partai politik,” kata Ketua Tim Komunikasi Politik Partai Golkar Kabupaten Bogor, Tohawi.

Secara hitungan di atas kertas, jika saja Golkar (9 kursi)-PAN (3)-Demokrat (4)-PKB (3)-PDIP (7)-Gerindra (6)-Nasdem (3) sepakat mengemas koalisi dalam Pilkada serentak 2018 untuk memilih bupati/wakil bupati Bogor, kekuatan politik bakal makin kuat. 35 kursi atau jutaan suara dari tujuh parpol sudah di kantong.

Dilihat dari komposisi itu, peluang terciptanya koalisi gemuk ini cukup besar apabila melihat arus politik di tingkat nasional maupun provinsi yang sedikit banyak berpengaruh terhadap kota/kabupaten. Golkar dan PDIP misalnya, di tingkat pusat maupun provinsi sudah paten berkoalisi. Bahkan di tingkat provinsi Jawa Barat PDIP-Golkar sudah membentuk tim khusus. 

Bagaimana dengan PKS, Gerindra, dan Demokrat? Secara nasional, PKS dan Gerindra sampai saat ini masih tetap solid. Malah, kini poros Cikeas alias Partai Demokrat tambah mantap bersanding dengan Gerindra. Dalam hal hubungannya membangun koalisi dengan Golkar dalam kepentingan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati (Pilbup) Bogor, Prabowo Subianto sebagai man behind the gun Gerindra memiliki sejarah panjang terutama dengan para pendiri Golkar. Demikian halnya Demokrat dan PKS, selama ini asyik-asyik saja dengan Golkar.

Terlebih PKB dan Nasdem. Dua parpol ini berada dalam satu gerbong dengan Golkar sebagai pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo. 

Lantaran politik yang bersifat dinamis, memang bukan secara otomatis menjadi jaminan koalisi di tingkat pusat bakal sama dengan tingkat Kabupaten Bogor. Artinya, masih dimungkinkan berbeda dalam memilih bupati/wakil bupati Bogor. Terbukti dengan PAN yang berkoalisi dengan Golkar di Kabupaten Bogor dan berbeda dengan koalisi di tingkat pusat.

Selain itu, Kabupaten Bogor memiliki jumlah penduduk 5,5 juta jiwa dengan jumlah pemilih kurang lebih 3 juta jiwa. Posisi Kabupaten Bogor sangat strategis di ketiak Ibu Kota Jakarta. Sehingga, yang punya kepentingan dan bertarung demi Kabupaten Bogor bukan sekadar rakyat Bumi Tegar Beriman dan pemangku kepentingan pada tataran Kabupaten Bogor, akan tetapi mereka terutama elite politik di tingkat nasional. Kemenangan Pilkada Kabupaten Bogor menjadi salah satu indikator penting untuk pemenangan Pileg dan Pilpres 2019. Sederhananya, jika figur yang diusungnya terpilih menjadi Bupati Bogor maka bakal berpengaruh positif bagi partai pengusungnya di Pileg maupun Pilpres 2019 mendatang. Semua parpol dipastikan akan menjadikan popularitas dan elektabilitas kandidat calin bupati sebagai pertimbangan utama.

Lantas bagaimana peluang Jaro Ade yang didagangkan Golkar-PAN ini apakah bisa diterima oleh PDIP, PKB, Demokrat, Gerindra, dan Nasdem? Sejauh ini, gejala-gejala positif terwujudnya koalisi gemuk banyak tersirat dari pernyataan-pernyataan para pentolan parpol yang dijajaki Golkar.

Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Gerindra Kabupaten Bogor, Muhammad Rizky, menyambut baik kedatangan tim dari partai Golkar ke kantornya.

Menurutnya, Gerindra tetap membuka pintu bagi partai manapun yang ingin datang untuk bersilaturahmi. “Kami sambut baik ajakan Partai Golkar, tapi kami juga ada mekanisme yang harus ditempuh di internal partai untuk melakukan koalisi,” tukasnya.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bogor, Budi Sembiring, mengungkapkan, merujuk hasil survei internal koalisi PDIP dengan Golkar menempati urutan pertama. “Hasil survei menjadi pijakan kami dengan siapa harus berkoalisi,” katanya.

Budi menegaskan, partainya siap melaksanakan perintah DPD PDIP Jabar yaitu berkoalisi dengan Partai Golkar di ajang Pilbup Bogor. “PDI Perjuangan Kabupaten Bogor siap melakukan koalisi dengan partai politik manapun apalagi ini dengan Partai Golkar yang bersama-sama ada di pemerintah pusat. Saat ini selain terus berkomunikasi dengan partai politik lainnya untuk menjajaki kemungkinan koalisi, kami juga masih menunggu calon bupati atau pun calon wakil bupati yang mendapatkan rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan. Hasilnya akan keluar akhir September mendatang,” tandas Budi Sembiring. 

Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor sekaligus anggota DPR RI, Anton S. Suratto, merasa bangga terkait kedatangan sejumlah kader Golkar-PAN untuk menyatakan pinangan (berkoalisi, red) guna mengusung Jaro Ade menjadi F1 Bogor. 

“Kedatangan sejumlah tamu yang kami anggap tamu agung itu, kami di DPC Demokrat ini sangat berbangga hati tentunya,” kata Anton kepada sejumlah awak media, Jumat (11/8/2017).

Harapan makin cerah bagi Jaro Ade juga mengemuka saat tim Golkar-PAN menyambangi Partai NasDem Kabupaten Bogor, Rabu (16/08/2017).

Ketua Tim Komunikasi Politik Golkar – PAN, Tohawi, mengatakan, meski kesepakatan koalisi di NasDem ditetapkan DPP tawaran koalisi yang diajukan Golkar-PAN akan diterima NasDem Kabupaten Bogor karena sudah satu visi misi.

“99 persen tawaran atau ajakan koalisi dari kami akan diterima, tak hanya oleh NasDem, tapi juga Demokrat dan PKB, karena ketiga partai itu yakin calon yang akan diusung Golkar-PAN berpeluang menang. Jadi pertemuan dengan ketiga partai itu bukankah yang pertama dan terakhir, tapi berlanjut sampai sekarang,” tegasnya.

Ketua Partai NasDem Kabupaten Bogor, Laode Albert Pribadi, mengaku, tawaran koalisi dari Golkar-PAN sangat menarik, karena mereka membawa visi dan misi perubahan bagi Kabupaten Bogor.

“Apalagi Nasdem mengusung misi perubahan, jadi ada kesamaanlah. Tapi ajakan koalisi ini belum bisa kami putuskan, karena harus disampaikan dulu ke DPP,” kata mantan Wakil Bupati Bogor periode 2003-2008 ini.

Dukungan dan peluang koalisi gemuk yang bakal segara terbangun ini tak lantas membuat Jaro Ade membusungkan dada. Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor ini akan bersikap realistis dan lentur menyikapi situasi politik. 

Dalam hal menanggapi instruksi dari DPD Partai Golkar Jawa Barat untuk berkoalisi dengan PDIP dalam Pemilihan Bupati Bogor misalnya, Jaro Ade tetap akan menjajaki kemungkinan tersebut.

“Kami memang harus fatsun kepada pimpinan partai yang lebih tinggi, tapi kemungkinan itu tidak bisa disamaratakan karena setiap daerah punya potensi yang berbeda-beda. Kami tetap jajaki kemungkinan koalisi dengan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bogor, tapi selain itu kami lebih mengutamakan koalisi dengan rakyat karena untuk partai politik itu lebih dinamis dan bisa berubah karena pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati akan dilaksanakan di akhir tahun 2017,” terangnya.

Terkait sosok yang akan menjadi Calon Wakil Bupati (Cawabup) yang akan mendampingi dirinya. Pria asli Cileuksa, Sukajaya ini akan melakukan survei untuk mengukur keinginan masyarakat luas.

“Untuk menentukan siapa Cawabup, tim pemenangan akan melakukan survei siapa sosok atau tokoh yang paling dinginkan oleh masyarakat Bumi Tegar Beriman. Dengan siapa Partai Golkar akan berkoalisi maupun siapa yang akan menjadi Cawabup, semuanya saya serahkan ke tim pemenangan Partai Golkar,” sambung pria yang akrab disapa Jaro Ade ini.

—————

Dalam Pilkada, rakyat memilih figur calin bupati. Bukan memilih partai. Akan tetapi partai adalah gerbong atau mesin pendukung untuk meng-goals-kan kandidat. 

Dari sisi kans secara figur, nilai jual Jaro Ade sendiri saat ini cukup moncer. Pasalnya, berdasarkan hasil dua kali survei yang dilakukan DPD maupun DPP Golkar menempatkan tingkat popularitas dan elektabilitas Jaro Ade di posisi pertama. Hal serupa diakui PDIP dan beberapa parpol lain saat ini.

Menyikapi banyaknya kandidat bupati Bogor, Anggota Komisi IV DPR RI bidang pertanian, pangan, perkebunan, kehutanan, dan kelautan, Ichsan Firdaus, berpesan kepada masyarakat agar warga pemilih cerdas dalam menentukan pilihan calon bupati serta memberikan kesempatan kepada semua calon secara sehat.

Ichsan Firdaus berpendapat, dari sekian kandidat calon bupati Ade Ruhandi alias Jaro Ade adalah yang paling tepat untuk memimpin Kabupaten Bogor periode 2018-2023. 

Wakil rakyat dari Dapil Jabar V Kabupaten Bogor ini pun menyodorkan argumentasinya. “Saya sudah menganalisa, dari sekian banyak calon bupati Bogor hanya Jaro Ade yang merupakan asli putra daerah dan benar-benar meniti karir dari bawah. Jaro Ade berpengalaman dalam segala hal. Karir politiknya juga dicapai bertahap hingga bisa menjadi Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor,” katanya.

Dikemukakannya, Jaro Ade pernah menjadi ketua pemuda dan cukup disegani. “Jaro Ade pernah jadi Kepala Desa Cileuksa dua periode. Kemudian menjadi anggota dewan, pernah merasakan jadi Ketua Komisi dan Wakil Ketua DPRD, hingga Ketua DPRD Kabupaten Bogor. Nah, sekarang mencalonkan diri jadi Bupati Bogor, maka berikanlah kesempatan,” kata Ichsan Firdaus.

Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar ini menjelaskan, sebagai orang yang betul-betul meniti karir dari bawah Jaro Ade sudah kenyang dengan pengalaman memimpin masyarakat lengkap dengan berbagai persoalan, suka duka, dan berbagai kendalanya. 

“Kalau bertanya tentang persoalan masyarakat di desa, masyarakat arus bawah, Jaro Ade sudah lebih paham. Bogor hari ini butuh orang-orang yang meniti karir dari bawah. Kepemimpinan karir itu penting. Di Bogor belum ada yang seperti Jaro Ade,” tegasnya.

Ichsan menandaskan, berdasarkan pengalaman dan karirnya, Jaro Ade adalah simbol harkat warga desa. “Dalam sejarah di Kabupaten Bogor belum ada Kepala Desa yang jadi Bupati Bogor. Maka sekarang saatnya. Jaro Ade adalah simbol harkat warga desa. Jadi, kemenangan Jaro Ade dalam Pilkada adalah kemenangan Kades dan warga desa. Dan saya secara pribadi sangat bersyukur dari 430 Kades sudah sekitar 200-an Kades yang mendukung Jaro Ade. Mudah-mudahan bertambah terus,” paparnya.

Apabila misalnya nanti ketika Jaro Ade duduk menjadi Bupati Bogor dan melakukan kesalahan, kata Ichsan, masyarakat Desa berhak menggugatnya.

Lebih lanjut dikatakannya, saat ini Kabupaten Bogor membutuhkan figur bupati yang memahami wilayah. “Karena bupati itu adalah manajer wilayah. Contohnya begini, kami saat ini sudah memperjuangkan di pusat Rp15 miliar bidang pertanian untuk Kabupaten Bogor. Tapi sayang bupatinya masih gagap,” imbuhnya.

Acep Mulyana adalah penulis Ketua Forum Wartawan Bogor Selatan (FWBS).