Hallobogor.com, Caringin – Puluhan usaha jasa rafting di kawasan Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, diduga belum melengkapi perizinan, termasuk izin lintasan dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane. Demikian hal ini ditegaskan Kepala BBWS Ciliwung-Cisadane, Teuku Iskandar baru-baru ini.

Di tengah ketidakjelasan legalitas formal usaha jasa rafting dan dilema para pengelolanya, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) memfasilitasi para pengusaha rafting melalui sebuah workshop. Acara berlangsung di Hotel Grand Pesona, Cimande, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Kamis (6/4/2017).

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Paguyuban Persatuan Arung Jeram Cisadane (Pacis), Acun, mengemukakan, sebetulnya para pengelola rafting bukan tidak mau menempuh perizinan. Sebab, selama ini pun sudah menempuh perizinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dari pihak kecamatan. “Jadi kami tidak setuju kalau dituding bodong, ” ujarnya.



Bahkan, para pengelola rafting pun siap melengkapi perizinan jika harus sampai Kementerian. “Jika kami harus mengurus izin legal formal sampai diakui oleh Kemenpar, kami siap. Tapi kami harus menempuh jalan seperti apa? Sementara Dinas Pariwisata Kabupaten Bogor pun belum pernah memberikan penyuluhan tentang itu. Jadi jika kami melanggar aturan, peraturan daerah yang mana yang kami langgar,” ungkapnya.

Sementara menurut staf Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kemenpar, Adi Prasoko, menjelaskan, pengurusan izin usaha wisata arung jeram ini tinggal berpedoman pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata dan turunannya Peraturan Pemerintah (PP) tentang TDUP.

“Semua bentuk perizinan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Kemenpar tak ada kewenangan soal izin. Pemkab Bogor harus memahami penjabaran tentang UU No.10 dengan turunannya PP tentang TDUP,” tegasnya.(wan)