Hallobogor.com, Cibinong – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Universitas Djuanda (Unida) dan Universitas Pakuan Bogor menggelar di depan Pendopo Bupati Bogor dan Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Kamis (30/11/2017). Aksi ini sebagai bentuk solidaritas dan kekesalan mereka karena Bupati Bogor dan jajarannya tak menghiraukan korban kecelakaan akibat jalan rusak.

Seperti diberitakan sebelumnya, seorang mahasiswa Unida Bogor bernama Samsul Arifin mengalami kecelakaan tunggal saat melaju menggunakan kendaraan sepeda motor. Ia terjatuh di Jalan Raya Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, pada hari Selasa 17 Oktober 2017 malam. 

Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Unida Bogor ini terjatuh lantaran terjebak jalan rusak berlubang cukup dalam. Samsul mengalami patah tulang rahang dan robek kulit sehingga harus dijahit 35 jahitan di kepalanya serta dirawat intensif di rumah sakit.

Rupanya rekan-rekan korban tak tinggal diam. Mereka lantas meminta bantuan hukum kepada Kantor Hukum Sembilan Bintang & Partner’s Law Office guna meminta pertanggungjawaban dinas terkait di lingkungan Pemkab Bogor. Mereka melaporkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor ke Polres Bogor.

Namun kasusnya berjalan di tempat. Surat undangan, somasi I sampai III, yang dilayangkan kuasa hukum korban, Anggi Triana Ismail, tidak pernah digubris baik oleh Bupati Bogor maupun Kadis PUPERA Yani Hasan. Demikian halnya laporan perkara di Polres Bogor.

Kordinator aksi, Ahmad Maulana Fajar, mengatakan, kecelakaan terhadap rekannya akibat akibat ketidakhadiran Pemkab Bogor dalam perawatan infrastruktur jalan. “Kami PMII Universitas Djuanda Bogor mengutuk dan mengecam sikap Pemkab Bogor yang tidak mengindahkan hak konstitusi warga negara. Kami menuntut “tegakan supremasi hukum di Kabupaten Bogor. Penjarakan pelaku pelanggar Pasal 24 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Tingkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor”,” katanya.

Ahmad Maulana Fajar menegaskan, tuntutan mahasiswa didasarkan UU 22/2009 pasal 24 dan pasal 273. Pasal 24 berbunyi “penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. 

Pasal 273, “setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00. (2) Dalam hal Perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00.

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meningga dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000,00.

Terpisah, kuasa hukum korban, Anggi Triana Ismail, membenarkan bahwa pihaknya telah melaporkan perkara tersebut ke Polres Bogor dan mengirimkan somasi 1-3 ke Bupati Bogor. “Jangankan mengganti rugi, menjawab dan menengok korban saja tidak dilakukan baik oleh bupati maupun Kepala Dinas Pekerjaan Umum,” ungkapnya. (yad/cep)