Hallobogor.com, Bogor – Sejumlah pimpinan partai politik (parpol) mengikuti acara Forum Konsultasi dan Komunikasi Politik yang diinisiasi Kantor Kesejahteraan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bogor di Aula Bale Seda Kancana Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I (Bakorwil), Kota Bogor. Acara ini diisi sosialisasi Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) yang disampaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor.

Hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Daerah Kota Bogor Ade Sarif Hidayat, Ketua KPU Kota Bogor Undang Suryatna, Kepala Kesbangpol Ferdinan, dan seluruh ketua parpol se-Kota Bogor.

Ketua KPU Kota Bogor, Undang Suryatna, yang menjadi pembicara dalam acara tersebut, mengatakan, RUU Pemilu merupakan penyatuan dari tiga UU. Yaitu, UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif (Pileg), UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), serta UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Naskah RUU Pemilu sendiri terdiri dari enam buku. Yakni, buku kesatu ketentuan umum, buku kedua penyelenggara pemilu, buku ketiga pelaksanaan pemilu, buku keempat pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu, buku kelima tindak pidana pemilu, dan buku keenam penutup.

“Pada Pemilu Legislatif yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 mendatang, dalam RUU ini, dijelaskan bahwa salah satu syarat untuk menjadi peserta pemilu adalah semua partai politik harus diverifikasi ulang baik partai baru maupun partai lama. Terutama terkait kepemilikan kantor tetap di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, jumlah anggota, kepengurusan partai dan yang lainnya,” jelas Undang.

Pihaknya juga memberikan simulasi terkait penghitungan perolehan kursi parpol dengan metode BPP (hire quota), kata Undang, dalam RUU ini telah diganti dengan metode BPT (sainte lague).

Pada kesempatan yang sama, Sekdakot Ade Sarif Hidayat, mengakui, dirinya selaku birokrat dapat merasakan bahwa kegiatan program-program di Kota Bogor sangat diwarnai oleh kebijakan politis dari anggota dewan. “Mereka adalah perwakilan-perwakilan dari partai dan masyarakat,” ujarnya.

Oleh karena itu, Ade berharap agar sesuai fungsinya parpol sebagai sarana untuk menyalurkan berbagai aspirasi dan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah serta sebaliknya. “Ini sudah terjadi sekarang dan sudah bagus. Kami dengan Kesbangpol terus memelihara komunikasi ini agar tetap bagus dan harus lebih baik lagi,” ucapnya. (dns)