Hallobogor.com,Bogor– Proses persidangan kasus dugaan mark up pembelian lahan di Warung Jambu senilai Rp43,1 miliar yang digelar di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) di Bandung mulai berujung. Tiga orang terdakwa yakni mantan Kepala Dinas UMKM Kota Bogor Hidayat Yudha Priyatna, mantan Camat Tanah Sareal Irwan Gumelar, dan Ketua Tim Appraisal Roni Nasrun Adnan, dijatuhi vonis 4 tahun penjara.

Sidang yang dimulai perdana pada 25 Mei 2016 lalu, memasuki tahap akhir yaitu pembacaan keputusan dari Majelis Hakim PN Tipikor Bandung, Jumat (30/09/2016).

Majelis Hakim PN Tipikor yang dipimpin Lince Anna Purba serta anggota Sri Mumpuni dan Djodjo Djohari itu menjatuhkan vonis kepada tiga orang terdakwa dengan hukuman 4 tahun penjara, subsider 4 bulan penjara dan denda Rp200 juta kepada masing masing terdakwa pada pembacaan keputusannya.

Pembacaan keputusan majelis hakim dilakukan terhadap satu per satu terdakwa. Dimulai kepada terdakwa Hidayat Yudha Priyatna, terdakwa Irwan Gumelar, dan Roni Nasrun Adnan.

Tangis histeris seketika pecah dari masing-masing pihak keluarga terdakwa yang ikut menghadiri persidangan di ruang utama PN Tipikor Bandung, ketika majelis hakim membacakan amar putusan dan vonis kepada masing-masing terdakwa.

Setelah majelis hakim membacakan amar putusan, para terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum (JPU) diberikan waktu selama tujuh hari untuk hak mengajukan upaya hukum dalam menentukan sikap terhadap putusan majelis hakim,sesuai dengan yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Ketentuan tentang banding dalam perkara pidana diatur dalam Pasal 233 KUHAP sampai dengan Pasal 243 KUHAP. Jangka waktu untuk mengajukan permintaan banding adalah dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir (vide Pasal 196 ayat (2)KUHAP).

Permintaan banding diajukan oleh Terdakwa/penasihat hukumnya atau penuntut umum ke Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri yang memutus perkara (vide Pasal 233 ayat (1) KUHAP.

Setelah mendengarkan keputusan majelis hakim, para kuasa hukum terdakwa dan terdakwa mengaku masih “pikir- pikir” untuk mengajukan upaya hukum. TermasukJPU juga melakukan hal yang sama.

Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Bogor, Andhie Fajar Arianto mengatakan, Kejari Kota Bogor masih menunggu salinan lengkap keputusan majelis hakim PN Tipikor Bandung soal kasus Angkahong.

“Kita masih menunggu salinannya, tetapi saat ini kita masih mengambil sikap
pikir-pikir untuk mengambil langkah selanjutnya,” ujar Andhie.

Mantan kasi intel Ambarawa ini menjelaskan, setelah menerima salinan lengkap keputusan majelis hakim, pihaknya juga akan melakukan kajian mendalam untuk mengambil langkah sepanjutnya, apakah menerima keputusan atau melakukan banding atas vonis yang diberikan kepada para terdakwa.

“Kita akan kaji dulu keputusannya, kan ada waktu selama tujuh hari, jadi kita akan manfaatkan waktu itu,” jelasnya.

Tanggapan Kuasa Hukum

Sejumlah kuasa hukum terdakwa juga memberikan tanggapan beragam terkait keputusan majelis hakim PN Tipikor tersebut. Kuasa hukum terdakwa Roni Nasrun Adnan, Philipus Tarigan mengatakan, sejatinya apa yang dilakukan oleh terdakwa RNA bukanlah sebuah perbuatan yang dapat dipidana, karena yang bersangkutan hanya menjalankan profesinya untuk menilai sebagai penilai publik atas permintaan pemberi kerja berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK).

Ronny adnan sama sekali tidak memperoleh keuntungan apapun sebagaimana majelis hakim nyatakan dalam putusan. “Di mana majelis hakim sendiri dalam putusannya menyatakan bahwa, dasar persoalan adalah persoalan anggaran yang menyimpang yang bukan kewenangan Ronny Nasrun Adnan, di mana nilai kerugian tidak didasarkan pada perhitungan Roni, tapi kesepakatan antara Pemerintah Kota Bogor melalui Walikotanya dan pemilik lahan Angkahong. Kita masih pikir-pikir untuk mengambil langkah atas keputusan majelis hakim ini,” ucapnya.

Sementara, kuasa hukum terdakwa Irwan Gumelar, Edwin Solihin Putera mengatakan, terdakwa Irwan Gumelar masih pikir-pikir terhadap amar putusan majelis hakim PN Tipikor. Dengan adanya waktu selama satu minggu, tim kuasa hukum akan segera membahasnya dengan Irwan Gumelar.

“Kita akan membahasnya untuk mengambil langkah selanjutnya, apakah akan banding atau tidak,” ungkap Edwin.

Semua yang tertuang dalam amar keputusan juga akan dikaji mendalam untuk mengambil langkah selanjutnya. Namun ada pengungkapan menarik dari pembacaan keputusan oleh majelis hakim, yaitu tentang keterlibatan Walikota dan Sekda serta Angkahong dalam kasus ini.

“Kita belum menerima semua salinan keputusan, jadi kita nanti akan kaji semuanya, termasuk soal adanya keterlibatan pihak lain yang dibacakan dalam keputusan tadi,” tandasnya. (hrs)