Hallobogor.com, Bogor – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLKH) menyatakan, pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) haruslah dilakukan secara lintas sektoral dan lintas wilayah, sehingga satu kesatuan ekosistem dari hulu sampai hilir dapat terwujud.

Demikian disampaikan Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL) pada KLKH, I.B Putera Parthama dalam pertemuan Forum DAS tingkat Nasional 2018 di Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (8/11/2018).

“Keterpaduan antara pihak, lintas sektor, saat ini belum sepenuhnya dilaksanakan dalam pengelolaan DAS di wilayah Indonesia,” katanya.

Ia mengatakan, belum adanya keterpaduan antar sektor, antar instansi dan antar daerah serta partisipasi masyarakat yang membuat pengelolaan DAS belum optimal.

“Ini berujung pada kerusakan DAS yang masih terus terjadi, degradasi dan menurunnya fungsi DAS yang menimbulkan berbagai bencana alam seperti banjir, kekeringan dan tanah longsor,” katanya.

Lebih lanjut Putera mengatakan, sudah banyak konsep pembangunan yang berbasis pada pelestarian ekosistem DAS, namun dalam implementasinya di lapangan ternyata masih banyak menghadapi kendala dan hambatan.

“Kendala yang dimaksudkan pertama, kekurang pedulian para pihak baik pemangku kewenangan, dunia usaha dan masyarakat,” katanya.

Lemahnya koordinasi dan sinergitas antar para pihak (stakeholders) dalam pengelolaan DAS, lanjutnya.

Ketiga, penonjolan kepentingan sektoral atau kedaerahan untuk memperoleh manfaat ekonomi yang kurang memperhatikan kelestarian ekosistem DAS.

“Kurangnya penegakan hukum terhadap pelanggaran dan penyimpangan yang menyebabkan kerusakan lingkungan,” katanya.

Menurut Putera, dengan kompleksitas permasalahan dalam pengelolaan DAS, semua pihak harus maklum bahwa penyelesaian masalah pengelolaan DAS tidak bisa dilakukan oleh hanya satu sektor atau satu institusi saja, melainkan haruslah bersifat multisektor dan seringkali harus melibatkan beberapa wilayah administrasi pemerintahan dalam DAS yang bersangkutan Putera menekankan, untuk memperoleh keterpaduan pengelolaan DAS yang optimal dibutuhkan persepsi dan komitmen bersama yang tinggi dari para pihak, yaitu baik kalangan pemerintah, akademisi, dunia usaha dan masyarakat.

Untuk itu dalam penyelenggaraan pengelolaan DAS tersebut, lanjutnya diperlukan suatu wadah yang dapat mengakomodasikan berbagai kepentingan berbagai pihak, dalam suatu wilayah DAS.

“Wadah ini yangdisebut Forum Koordinasi Pengelolaan DAS atau yang biasa disebut juga Forum DAS,” kata Putera.

Pertemuan Forum DAS tingkat nasional yang difasilitasi oleh KLHK ini diikuti oleh perwakilan Forum DAS dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Pertemuan ini sebagai wadah untuk menggali informasi dan pemikiran dari para Forum DAS dan memfasilitasi mereka untuk saling bertukar pengalaman.

Sejumlah narasumber dihadirkan dalam pertemuan yang digarap dalam bentuk dialog yang terdiri atas empat sesi.

Sesi pertama terkait penguatan kelembagaan dan peran Forum DAS dengan narasumber Prof Hariadi Kartpdiharjo dari IPB, dan Syafrul Yunardi, Ketua Forum Koordinasi Pengelolaan DAS Provinsi Sumatera Selatan.

Selanjutnya pada sesi kedua dialog tentang sharing peran multi pihak dalam pengelolaan DAS dengan narasumber Sakti Hadengganan, dan Fadila Sabri.

Dilanjutkan sesi ketiga pada sore harinya soal implementasi pengelolaan DAS Citarum oleh tiga narasumber yakni Yulianto Joko Putranto, Anang Sudarna, dan Aster Kodam III Siliwangi. (lai)