Hallobogor.com, Cibinong – Komisi II DPRD Kabupaten Bogor yang membidangi perekonomian, perindustrian, dan perdagangan, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor c.q. Diskoperindag dan Dinas ESDM mengawasi ketat distribusi gas elpiji subsidi ukuran 3 kilogram yang peruntukannya bagi rakyat miskin.

Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bogor, Tohawi, mengemukakan, selama ini masyarakat di mana-mana mengadu kepada anggota dewan bahwa gas elpiji 3 kg mahal dan langka. “Maka kami memanggil Pertamina, Hiswana Migas, Diskoperindag dan Dinas ESDM untuk mengetahui persoalan sebenarnya yang dikeluhkan masyarakat,” katanya di sela rapat.

BACA JUGA :
Subsidi Gas 3 Kg Tak Tepat Sasaran

Politisi dari Partai Golkar ini mengatakan, Komisi II belum bisa mengeluarkan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait terutama Pemkab Bogor, lantaran rapat masih berlangsung. “Akan tetapi secara pribadi saya merekomendasikan agar Pemkab Bogor secara aktif meningkatkan pengawasan perdagangan dan distribusi gas 3 kg ini di masyarakat karena masih banyak pengoplosan, harga mahal dan saya minta kuotanya ditambah,” katanya.

Tohawi menjelaskan, selama ini pemerintah telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp16.000 tapi di lapangan ada yang sampai Rp19.000.

Dia kembali menegaskan, pemerintah daerah harus proaktif menangani keluhan masyarakat ini. “Soal gas ini, Bupati atau wali kota yang harus melaporkan dan tanda tangan melalui gubernur ke kementerian. Karena dari sisi anggaran saja, tak ada anggaran pengawasan di APBD,” ungkapnya.

Selain itu, DPRD Kabupaten Bogor juga ingin ada pendekatan keagenan dengan masyarakat. “Selama ini agen jauh ke titik distribusi di warung-warung. Jadi dampaknya harga mahal. Wajar kalau ada monopoli. Seharusnya ada agen atau pangkalan gas per desa. (cep)