Hallobogor.com, Bogor – Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mencabut Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal (MIAH) di Jalan Ahmad Syam, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, per hari Selasa 20 Maret 2018.

Kepala DPMPTSP Kota Bogor, Denny Mulyadi, mengatakan, dasar pencabutan IMB tersebut mengacu pada Surat Keputusan Wali Kota Bogor tanggal 29 Agustus 2017 soal pembekuan MIAH. Dalam salah satu poinnya, menyebut, apabila selama enam bulan pihak masjid tak bisa menyelesaikan masalahnya dengan pihak ketiga yakni warga sekitar maka izin dicabut.

Denny menjelaskan, tahapan pencabutan IMB juga tertera dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembekuan dan Pencabutan IMB Pasal 6 ayat 8.

“Keputusan ini diambil berdasarkan rapat Muspida. Dan IMB bangunan tersebut kami cabut karena ada Perwali yang menjadi acuan bagi kami,” tegas Denny, Selasa malam.

Denny Mulyadi mengaku, sebenarnya hati nuraninya tak mengizinkan menandatangani pencabutan IMB tersebut. “Sebenarnya hati nurani tak mengizinkan. Tetapi karena menjalankan tugas, ya mesti dilakukan. Kalau saja tak terjadi kebuntuan antara pihak yang bermasalah mungkin tak kan seperti ini. Saya dengan pejabat terkait mengucapkan istigfar saat menandatangani surat pencabutan,” akunya.

Terpisah, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bogor, Novy Hasby Munawar, menandaskan bahwa pencabutan IMB MIAH sudah dilakukan berdasarkan regulasi yang ada. “MIAH sudah diberi jangka waktu enam bulan untuk menyelesaikan masalah dengan warga,” katanya.

Kalau pun MIAH akan melakukan gugatan, kata Novy, tidak bisa dengan objek yang sama. “Kalau gugatan sama ya tak bisa. Paling kalau di PTUN mereka kalah, ya pasti banding. Begitu juga dengan Pemkot,” singkatnya.

Sementara itu, Ketua GP Ansor Kota Bogor, Rachmat Imron Hidayat mengaku sangat menyayangkan langkah pencabutan IMB tersebut. “Kenapa awalnya IMB mengapa sampai bisa diterbitkan? Padahal dari awal warga sekitar menolak pembangunan,” katanya yang juga berharap, ke depan seharusnya hal-hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi. 

Sekadar informasi, pada 29 Agustus tahun 2017, Wali Kota Bogor Bima Arya kala itu memutuskan untuk membekukan perizinan Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal lantaran adanya masalah sosial di sekitar lingkungan masjid.

Saat itu, ribuan umat muslim yang mengatasnamakan Gabungan Masyarakat Pemersatu Umat (GMPU) berunjukrasa ke Balai Kota Bogor dan mendesak Pemkot untuk menghentikan pembangunan masjid tersebut.
(dns/cep)