Hallobogor.com, Bogor – Institut Pertanian Bogor (IPB) belum lama ini mencanangkan konsep Green Campus. Namun konsep ini mulai menuai pro-kontra di kalangan masyarakat Bogor.

Kritik tajam akan konsep Green Campus ini, salah satunya meluncur dari aktivis sekaligus analis lingkungan dan kebijakan publik Bogor Environment Center, A.R.Syahrir. Dirinya mengaku melihat sejumlah kejanggalan dalam implementasi konsep tersebut.

“Saya melihat terdapat beberapa kejanggalan dalam proses implementasinya. Implementasi green campus terkesan dipaksakan yang mengindikasikan bahwa program ini adalah program pesanan.

Saya juga menilai bahwa dalam pemaknaan konsep green campus yang kerap disampaikan Rektor IPB yang mencanangkan green transportation sebagai agenda unggulan, maka saya menilai nampaknya pada posisi ini Rektor IPB “gagal paham” pada apa yang sebenarnya disebut green campus,” katanya.

Alumnus teknik dan manajemen lingkungan IPB ini memaparkan pula hasil analisisnya tentang penerapan konsep green campus IPB.

“Penting untuk saya sampaikan, bahwa dari hasil investigasi dan kajian yang kami lakukan, pemaksaan konsep green transportation yang kemudian serta merta disimpulkan sebagai green campus sangat syarat dengan apa yang disebut “komersialisasi kampus”, karena konsekuensi logis dari implementasi green transportation tersebut adalah dikenakannya parkir berbayar dan transportasi berbayar bagi mahasiswa IPB.

Padahal, bila ditinjau dari pengadaannya mobil listrik yang kini beroperasi di IPB merupakan hibah dari Pemprov Jabar. Jadi kenapa harus bayar? Belum lagi ratusan tukang ojek yang terancam hilang mata pencahariannya karena kini adanya larangan beroperasi di dalam kampus,” ungkapnya.

A.R. Syahrir melanjutkan, setelah melakukan beberapa kajian dan mendengar aspirasi dari mayoritas mahasiswa, dosen, dan tukang ojek, Bogor Environmet Center atau BEC secara tegas menolak konsep green campus versi IPB tersebut.

“Karena menurut kami, IPB belum memenuhi kualifikasi dan/atau belum secara sistematis melaksanakan langkah-langkah untuk layak menjadi green campus, jika kita tinjau dari 8 indikator hijau dari IGEM (Indonesian Green Environmental Measurement),” tegasnya.

Kedelapan indikator tersebut, sambungnya, ruang kelas di kampus IPB yang masih menggunakan AC, pembuangan limbah B3 yang tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengelolaan sampah dengan konsep 3R yang tidak terpenuhi, serta sistem sanitasi kampus yang maburadul.

“Dan yang terpenting untuk kita ketahui bersama adalah beberapa bangunan yang ada di IPB disinyalir belum memiliki dokumen izin lingkungan (amdal, UKL/UPL dll), dan masih banyak lagi yang lainnya.

Maka dengan memperhatikan beberapa hal di atas kami menyimpulkan idealitas green campus yang termanifestasi menjadi green campus for a better life kini berubah menjadi green campus for a better capitalism. (doy/cep)