AGAK aneh kiranya kalau dikatakan bahwa dalam Islam, sebagai agama, persoalan yang pertama-tama timbul adalah dalam bidang politik dan bukan dalam bidang teologi. Tetapi persoalan politik ini segera meningkat menjadi persoalan teologi. Agar hal ini menjadi jelas perlulah kita terlebih dahulu kembali sejenak ke dalam sejarah Islam, tegasnya ke dalam fase perkembangannya yang pertama.

Ketika Nabi Muhammad SAW mulai menyiarkan ajaran-ajaran Islam yang beliau terima dari Allah SWT di Mekkah, kota ini mempuyai sistem kemasyarakatan yang terletak di bawah pimpinan suku bangsa Quraiys.

Di petengahan kedua dari abad keenam Masehi, jalan dagang Timur-Barat berpindah dari teluk Persia-Euphrat di Utara dan laut merah-Perlembahan Neil di Selatan.

Ketiga Yaman-Hjaz-Syria. Peperangan yang senantiasa terjadi antara kerajaan Byzantium dan Persia membuat jalan Utara tak selamat dan tak menguntungkan bagi perdagangan. Negara Mesir, mungkin juga sebagai dari akibat dari peperangan Byzantium dan Persia, berada dalam kekacauan yang mengakibatkan perjalanan dagang melalui Perlembahan Neil tidak menguntungkan pula.

Dengan pindahnya perjalanan dagang Timur-Barat ke Semenanjung Arabia, Mekkah yang terletak di tengah-tengah garis perjalanan dagang itu, menjadi kota dagang. Pedagang-pedagangnya pergi ke selatan membeli barang-barang yang datang dari timur, yang kemudian mereka bawa ke utara untuk dijual Syria. Hal inilah yang dimaksud dengan; Islam berkembang sedemikian pesat dan luasnya pasca wafatnya Rasul, dan pengaruhnya di segala bidang dengan segala tantangan yang demikian kompleks. Semua ini telah melahirkan berbagai interpretasi yang diakibatkan tuntutan dan tantangan sejarah.

Dalam Sejarah Islam mencatat bahwa hingga saat ini terdapat dua macam aliran besar dalam Islam. Keduanya adalah Ahlussunnah (Sunni) dan Syi’ah.

Tak dapat dipungkiri pula, bahwa dua aliran besar teologi ini kerap kali terlibat konflik kekerasan satu sama lain, terlepas dari hubungan antara keduanya yang kerap kali tidak harmonis, karena Syi’ah baru menjadi sebagai sebuah mazhab teologi pasca terjadinya pertikaian politik di masa khulafa’ur rasyidin masih juga menarik untuk dibahas. Sebagai sebuah aliran politik keagamaan yang muncul sejak awal-awal perkembangan Islam, aliran Syi’ah bukanlah sebuah ideologi tunggal dan permanen. Karena aliran Syi’ah juga mengalami perpecahan dalam masalah-masalah prinsip maupun cabang dan berkembang menjadi ratusan sekte. Oleh karena itu, kajian penelitian aliran Syi’ah bukan hal yang ringan dan sederhana, di samping itu juga diperlukan kehati-hatian. Dengan demikian hasil penelitian ini dapat disajikan secara adil dan komprehensif.

Keunikan aliran Syi’ah sebagai aliran kontroversial tertua yang masih eksis hingga saat ini adalah cara pengemasan doktrin ajarannya yang dibungkus rapih dalam selimut “cinta” kepada Ahlul Bait dan keluarganya.

Di sisi lain kesan kuat yang dibangun pemerintah Islam Syi’ah Iran sebagai satu-satunya negara berideologi Islam yang melawan negara-negara Superpower Barat cukup membuat banyak masyarakat dunia khususnya dunia Islam terkesima dan berdecak kagum sekaligus bangga, seolah-olah merupakan refresentasi dari negara Timur Tengah yang mayoritas berbasis Islam.

Perbedaan pendapat di antara madzhab-madzhab Islam dalam berpolitik awalnya hanya bergulir pada masalah kekhalifahan (al-khilafah), yaitu puncak kepemimpinan (al-imamah al-kubra’). Dinamakan dengan khalifah, karena yang memegang jabatan ini merupakan pemimpin tertinggi kaum muslimin dan penerus kepemimpinan pasca wafatnya Nabi dalam hal urusan kehidupan mereka. Begitu juga dengan sebutan imamah, karena seorang khalifah sekaligus disebut juga “imam” yang wajib dipatuhi. Bentuk pemerintahan apapun dalam islam selalu menuntut adanya seorang pemimpin “Imam” untuk berada ditengah-tengah kaum muslimin agar dapat memperhatikan kemaslahatan mereka di dunia, dan memelihara ketaatan mereka terhadap agama serta menjalankan syari’at islam.

Islam sebagai dien (petunjuk) dan pandangan hidup (way of life), tentu memiliki prinsip-prinsip untuk terbentuknya suatu ideologi yang bersesuaian dengan ajaran Islam. Pada bagian substansinya, ajaran Islam merupakan kumpulan wahyu di mana tanpa kecuali setiap muslim yang baik patut mengamalkannya.

Sejarah Islam merekam, sistem pemerintahan khalifah mengalami pasang surut baik perubahan secara struktur kekuasaan sampai kepada tingkah laku. Khilafah menurut bahasa Arab berarti perwakilan (representation). Ini juga menjelaskan mengenai posisi tempat manusia di bumi ini, menurut ajaran Islam adalah posisi khalifah atau wakil dari Tuhan. Khilafah sebagai perwujudan dari wakil rakyat di dalam sistem politik islam.

Sedangkan agama Islam sendiri dikembangkan secara ideologis, secara nyata sejak Nabi Muhammad Saw hijrah ke Yatsrib (Madinah). Ia bersama sahabat dan pengikutnya mulai membina diri dalam membentuk masyarakat yang corak, tujuan, dan dasar bersama hadir pada waktu bersamaan. Para sahabat di kemudian hari menyebut dirinya sebagai khilafah Rasulullah (penerus Rasulullah). Julukan itu tidak lain dimaksud untuk menekankan fungsi para khalifah sebagai pelanjut melalui bimbingan yang pernah dilakukan Rasulullah dan meneruskan pesannya.

Dalam sejarah perjalanan panjang bangsa Iran, keterlibatan ulama dalam pemerintahan bukanlah hal baru. Pada periode Safawi (1501-1722 M) sejarawan barat menyebutnya Safavid, ketika para Shah Syafawi berhasil menyatakan dirinya sebagai turunan langsung dari Imam, kaum ulama mendapatkan jabatan dalam administrasi pemerintahan, pada masa Dinasti Qajar (1785-1825 M) perilaku mereka berbalik sama sekali menjadi protes menentang apa yang mereka lihat sebagai pelanggaran terhadap keadilan Imam.

Pada masa Pahlevi (1925-1979 M) setelah 30 tahun tidak terlibat dalam kegiatan sosial-politik, mereka mengajukan tuntutan keras terhadap perlunya keterlibatan dalam hal politik.

Dan seorang mujtahid ulung Ayatullah Khomeini menyatakan secara tegas bahwa ajaran klasik sekalipun menganjurkan agar para ulama menjalankan pemerintahan sesama Imam (konsep imamah).

Bahkan sebelum pecahnya Revolusi Islam Iran pada tahun 1979, mayoritas kaum muslimin di Indonesia tidak banyak tahu tentang firqah Syi’ah, bahkan bisa dikatakan tidak ada satupun pengikut firqah Syi’ah. Namun setelah Revolusi Islam Iran yang dipimpin oleh Khomeini, gerakan Syi’ah seperti mendapatkan angin segar. Apalagi Khomeini telah bersikukuh untuk mengekspor revolusinya yang berarti menyebarkan madzhab Syi’ah ke seluruh dunia Islam. Begitu efektifnya gerakan pembaharuan agama yang dikomandoi para ulama, gerakan yang berbasis ajaran Syi’ah ini mulai bersemi sejak tahun 1950-an hingga mencapai puncaknya pasca terjadinya Revolusi Islam Iran tahun 1979.

Kiranya sulit untuk dibantah bahwa usaha-usaha kelompok ulama selama hampir tiga dekade (1950-1970) untuk menyegarkan kembali lembaga keagamaan mempunyai kaitan dengan revolusi dan hasilnya. Ajaran Syi’ah merupakan ujung tombak bagi aktivitas protes sosial dan politik jika dibandingkan dengan paham Sunni. Ini berkaitan dengan asas-asas doktriner seperti Imamah, Wilayat dan ijtihad (latihan mental oleh ahli-ahli hukum untuk memberikan tafsiran kepada masalah-masalah hukum). Ajaran Syi’ah juga berhubungan dengan otonomi keuangan lembaga keagamaan dari Negara.

Mahmood Ahmad Ghazi berpendapat bahwa, perbedaan yang amat fundamental antara madzhab (Sunni dan Syi’ah) adalah pada ketidaksamaan sudut pandang mereka atas persoalan khilafah atau imamah (otoritas kepemimpinan politik setelah Rasul wafat). Jika kalangan Sunni berpandangan bahwa tugas penerus risalah Islam setelah wafatnya Rasul adalah para sahabat secara umum sebagaimana yang tertulis di atas, kalangan Syi’ah berpandangan bahwa tugas ini tidak bisa diemban oleh sembarang sahabat, melainkan mereka harus berasal dari ahlul bait (keluarga Nabi Muhammad). Sebab mereka yakin bahwa hanya ahlul bait lah yang memiliki “karakteristik khusus” yang telah ditetapkan oleh nash (teks) al-Quran juga hadist, seperti keunggulan ilmu dan kebersihan jiwa serta hati mereka dari segala kekurangan dan dosa yang tidak dimiliki oleh para sahabat nabi lainnya.

Sebagaimana yang telah disinggung dalam sumber-sumber lain, bahwa perbedaan fundamental antara kedua aliran ini awalnya tidak terletak pada persoalan rukun agama (ushul), akan tetapi terletak pada ketidaksamaan cara pandang masing-masing dalam melihat proses pergantian kepemimpinan politik (suksesi) dari Nabi kepada orang yang setelahnya. Sehingga dalam perjalanan sejarah selanjutnya melahirkan terminologi konsep kepemimpinan yang berbeda; kalangan Sunni menyebutnya dengan konsep “khilafah”, sedangkan Syi’ah menamakannya dengan konsep “Imamah” dalam melihat sebuah otoritas kepemimpinan politik umat.

[Oleh: Teddy Khumaedi. Penulis adalah Sekjen Pusat Kajian Social Riset & Politic Development “MADANI INDONESIA”Pengamat Sosial Budaya dan Keagamaan]