Hallobogor.com, Bogor – Kasus dugaan penyerobotan tanah milik negara dan milik masyarakat di Desa Singasari, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, tengah menjadi perhatian masyarakat. Banyak pihak setuju agar kasus tersebut segera ditindaklanjuti oleh pihak-pihak berwenang khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Pemburu Koruptor (Gempur), Saprudin Roy, mengatakan, karena Rudi Wahab selaku kuasa lahan Grup PT Putra Surya Perkasa (PSP) sudah melaporkan kasus ini ke KPK soal kasus hibah tanah ke Rachmat Yasin dan kroninya, maka KPK harus menelisik dugaan tindak pidana korupsi menyangkut kerugian negara.

“Kalau nanti berdasarkan penyelidikan KPK serta hasil audit BPK ditemukan adanya kerugian negara maka KPK harus segera memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan dan segera menetapkan tersangka kepada pihak-pihak yang terlibat,” tegasnya.

Kedua, kata Roy, mengenai tanah-tanah warga yang dalam tanda petik diserobot tersebut, warga secara pidana atau perdata punya hak untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian terkait penyerobotan lahannya. “Masyarakat dapat menempuh proses perdata ke pengadilan untuk meminta pembatalan sertifikat tanah yang telah terbit atas nama pihak-pihak penyerobot karena warga tidak pernah memperjualbelikan tanah miliknya ke pihak manapun.

Kemungkinan masyarakat menang sangat besar karena punya alas hak sementara pihak lain yang memperjualbelikannya alas haknya apa? Kalau kasus ini bila terus dikawal kemungkinan besar akan dimenangkan oleh masyarakat,” ungkapnya.

Terkait kondisi warga pemilik tanah yang lemah secara ekonomi, Roy menegaskan pihaknya siap meminta bantuan untuk warga melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang tidak bisa dibayar. “Warga juga bisa mengadukan persoalan ini ke KomnasHAM karena ini menyangkut hak-hak mereka yang terampas,” tegasnya.

Roy menandaskan, siapapun yang terlibat dalam kasus tersebut harus dibawa ke meja hijau. “Jadi asas equality before the law (persamaan di muka hukum) itu harus ditegakkan. Siapapun yang terlibat. Mau penguasa, pengusaha, atau siapa pun. Hukum harus ditegakkan. Zaman sekarang tidak ada lagi manusia yang kebal hukum,” tandasnya.

Sementara itu, Camat Jonggol Beben Suhendar yang dihubungi mengaku sudah mengetahui kasus ini cuma belum mendapat informasi detail lahan yang disengketakan oleh warga Desa Singasari dan pihak terkait.

“Saya sudah dengar kasus ini namun belum detail titik lokasi yang disengketakan. Minggu depan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) akan menjelaskan ke saya melalui surat resmi. Kasus sengketa tanah ini harus dibuktikan terlebih dahulu dan Kantor Pertanahan Nasional (KPN) Kabupaten Bogor harus mengecek ke lapangan,” ucap Beben.

Terpisah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Bogor, Burhanudin, mendukung pengecekan atau pengkuran lahan sengketa baik di Desa Singasari maupun Desa Cibodas.

“BPN, pemerintah desa dan Kecamatan Jonggol harus memverifikasi lahan sengketa ini karena kita tidak tahu mana lahan sitaan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan mana tanah milik warga. kasus sengketa lahan ini selalu ada (di Kabupaten Bogor) dan pemerintah desa harus melindungi hak masyarakat dan jangan ada intimidasi,” singkat Burhanudin kepada wartawan.

Sebelumnya, warga Kampung Kebun Kelapa RT 02/11 Desa Singasari, Jonggol, baik warga maupun petani yang resah karena tanahnya diserobot oleh mafia tanah dan koruptor menuntut keadilan kepada Pemkab Bogor dan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Penyerobotan lahan dengan luas lebih dari 100 hektare yang dilakukan pada tahun 2013-2014 lalu oleh para mafia tanah maupun koruptor ini bahkan tak hanya menimpa petani ataupun warga tetapi juga aset negara yang merupakan jaminan dari PT PSP. Jaminan lahan milik PT PSP ini karena Bank PT Putra PSP tak sanggup membayar kewajibannya kepada negara dalam kasus BLBI. 

“Tanah kami bukan milik keluarga Rahmat Yasin, bukan milik PT PSP dan bukan milik Mamiek Soeharto karena dari pihak kami belum memperjual belikan dengan bukti kepemilikan surat girik yang terbit pada tahun 1984. Kami minta BPN Kabupaten Bogor membatalkan SHM yang terbit atas nama pihak lain karena kami tak pernah menjual belikan ke pihak lain,” ujar warga pemilik tanah bernama Dace Sodikin.

Ia menerangkan kasus penyerobotan lahan ini terungkap karena mantan Kepala Desa Singasari Nacim ingin menjual tanahnya ke H Cecep Ketua Rahmat Yasin (RY) Center wilayah Kecamatan Jonggol.

“Warga baru tahu tanah seluas 17 hektare miliknya telah terbit SHM atau masuk plotingan Rahmat Yasin dan keluarga serta Mamiek Soeharto saat Nacim ingin menjual tanahnya ke H Cecep. Pas mau dijual, ini mah tanah milik Keluarga Rahmat Yasin dan PT PSP yang kemudian dijual ke Mamiek Soeharto,” terangnya.

Penyerobotan lahan ini dipertanyakan warga lainnya bernama Said Jamal karena pihak Pemdes Singasari tidak memberikan informasi telah terbitnya SHM di atas lahan milik warga.

“Kalau PT PSP itu memang memiliki lahan di desa kami dan telah menghibahkan sebagian lahannya ke Rahmat Yasin Cs namun kenapa tanah milik kami telah ikut terbit SHMnya atas nama Rahmat Yasin Cs,” kata Said Jamal.

Ia menjelaskan beberapa tahun lalu tepatnya pada tahun 2014 lalu warga pernah mengangkat kasus penyerobotan lahan ini ke Pemdes Singasari namun saat itu juga warga diintimidasi oleh oknum.

“Saya bersama warga yang lahannya dirampas akan terus berjuang karena kami tak pernah menjual lahan kami ke PT PSP atau Rahmat Yasin Cs. Kami tidak takut kepada Rahmat Yasin Cs apalagi almarhum bapak meminta saya untuk mempertahankan lahan milik keluarga seluas 3,1 hektare, almarhum bapak saya tidak ridho kalau pengambilan lahannya seperti ini,” imbuhnya. (cep)