Hallobogor.com, Bogor – Era globalisasi mendorong persaingan usaha makin kompetitif. Di tengah kompetisi ini, tidak sedikit para pelaku usaha yang berprilaku tidak sehat yang ujung-ujungnya selalu merugikan hajat hidup orang banyak.

Di tengah kondisi ini, kehadiran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah yang paling diharapkan sebagai wasit penegak demokrasi ekonomi. Kehadiran KPPU diharapkan mampu menciptakan perilaku pasar yang sehat, tak ada monopoli di sektor usaha karena masyarakat punya banyak pilihan.

Alih-alih harapan besar itu bisa terwujud, sangat disayangkan eksistensi KPPU yang telah berdiri sejak 18 tahun lalu ini secara lembaga belum mampu berdiri secara kuat. KPPU sebagai salah satu lembaga negara masih harus ditopang kuat dari sisi kewenangannya.

Sehubungan dengan hal itu, isyu amandemen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjadi topik hangat yang dibahas dalam diskusi forum wartawan KPPU di sebuah restoran di Jalan Pajajaran Kota Bogor, Rabu (4/7/2018).

“Kalau eksistensi KPPU perlu ditambah maka harus ada amandemen UU No. 5 Tahun 1999. Eksistensi KPPU sudah 18 tahun tapi masih yang paling tertinggal. KPPU sampai dengan sekarang sebagai lembaga negara tapi ara pegawainya belum (menjadi) aparatur sipil negara (ASN),” kata Komisioner sekaligus Jubir KPPU, Guntur Syahputra Saragih.

Guntur menjelaskan, selama ini tenaga pengawas KPPU baru ada di satu lembaga kementerian, yakni Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Padahal, pada praktiknya di lapangan perkara yang ditangani lintas sektor dan kementerian. Misalnya, transportasi online di bawah Kementerian Perhubungan, persaingan provider di bawah Kemenkominfo, dan banyak lagi.

“Poin-poin yang harus diamandemen itu di antaranya berkaitan dengan yurisdiksi. Sebab pelaku usaha saat ini sudah lintas teritori negara. Jadi secara aturan harus diperkuat agar bisa menjangkau tidak hanya pelanggaran yang dilakukan di dalam negeri,” ungkapnya didampingi salah satu pengurus KPPU, Goppera Panggabean.

Selain itu, terkait denda atau sanksi selama ini hanya mengacu pada hukum administrasi oleh sebab KPPU tidak mendapat kewenangan pro yustisia. Ke depan diharapkan, besaran perhitungan denda digunakan persentase agar beri rasa keadilan terhadap consumer lost yang dirasakan masyarakat.

“KPPU sangat menggantungkan kepedulian dan dukungan publik. Masyarakat diharap aware soal persaingan usaha. KPPU akan optimistis kalau didukung oleh semua pihak, masyarakat, jurnalis, DPR,” imbuhnya.

Sekadar informasi, KPPU saat ini juga sedang menangani kasus kartel bawang putih. “MA mengabulkan permohonan kasasi KPPU terhadap putusan PN Jakarta Utara No. 2/pdt.Sus-KPPU/2015/PN Jkt.Utr terkait kartel bawang putih. Yang terlapor ada 19 perusahaan importir. Dalam kasus ini ada pengaturan pasokan, ada afiliasi, dan persekongkolan SPI (surat persetujuan impor),” tegas Goppera. (cep)