Hallobogor.com, Bogor – Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tanggal 9 Agustus 2018 terkait penolakan gugatan pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Bogor nomor urut 3 Jaro Ade-Ingrid Kansil, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor membuka seluruh kotak suara dari semua kecamatan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor di Kantor KPU Kabupaten Bogor, Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Jumat (10/8/2018).

Pembukaan kotak suara yang dimulai pukul 10.00 Wib ini juga dihadiri Ketua dan Komisioner KPU Jawa Barat, Panwaslu Kabupaten Bogor, kepolisian, dan para Ketua PPK se-Kabupaten Bogor.

Pembukaan kotak suara ini sendiri menjadi sorotan tajam banyak pihak. Pasalnya, tidak dihadiri atau disaksikan lima paslon Bupati dan Wakil Bupati Bogor. Padahal, sesuai surat KPU Nomor 703/PL.02.1SD/01/KPU/VII/2018 dan berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, disebutkan “Dalam hal formulir A.Tb-KWK pemilihan serentak tahun 2018 masih berada di dalam kotak suara, KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota, peserta pemilu, pihak kepolisian untuk membuka kota suara dan mengambil formulir A.Tb.KWK yang ada di dalam kotak suara”. Selain itu, “Kegiatan pembukaan kotak suara dan pengambilan formulir A.Tb-KWK sebagaimana tersebut dibuatkan berita acara”.

Kejanggalan lainnya, berdasarkan keterangan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang hadir dalam pembukaan kotak suara tersebut yang diperoleh Redaksi Hallobogor.com, semua PPK se-Kabupaten Bogor pada Kamis 9 Agustus 2018 malam mendapat undangan tidak berbentuk surat formal. Akan tetapi undangan melalui pesan WhatApp dari KPU Kabupaten Bogor untuk hadir ke KPU Kabupaten Bogor pada Jumat 10 Agustus 2019 pukul 09.00 Wib dengan agenda pembukaan kotak suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor di Kantor KPU Kabupaten Bogor.

Informasi yang diperoleh, pembukaan kotak suara dimaksudkan untuk mengambil A.Tb-KWK agar dapat digandakan dan diinput untuk dijadikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pelaksanaan Pileg dan Pilpres. Untuk kekurangannya, PPK diminta melengkapinya di setiap kecamatan.

Berdasarkan kesaksian anggota PPK yang enggan disebutkan identitasnya ini, saat dilakukan pembukaan kotak suara, banyak TPS yang tidak terdapat A.Tb-KWK atau berkas daftar hadir (C7). Bahkan di beberapa kecamatan banyak terdapat nama ganda dan identitas pemilih tidak jelas (sumir) dalam A.Tb-KWK juga tidak tertulis Nomor Induk Kependudukannya (NIK).

Saat mendatangi langsung ke KPU Kabupaten Bogor Jumat malam sekira pukul 21.30 Wib, proses pembukaan kotak suara sudah rampung untuk 36 kecamatan dan masih menyisakan empat kecamatan, yakni Cisarua, Jasinga, Pasung, dan Ciseeng.

“Iya, pembukaan kotak suara dilakukan sejak pukul 10.00 Wib disaksikan semua komisioner KPU, masih ada empat kecamatan yang belum. Dilanjutkan besok (Sabtu) pagi,” ujar seorang petugas KPU Kabupaten Bogor yang ditemui di gudang kotak suara.

Terpisah, kuasa hukum paslon nomor 3 Jaro Ade-Ingrid Kansil, Herdiyan Nuryadin, yang dihubungi, mengaku tidak tahu menahu ada acara pembukaan kotak suara di KPU Kabupaten Bogor. Namun menurutnya, bila benar ada acara buka kotak suara maka hal itu perbuatan ilegal yang dilakukan KPU Kabupaten Bogor.

“Karena pihak peserta pemilu seharusnya diundang sesuai surat KPU Nomor 703/PL.02.1SD/01/KPU/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018. Apalagi dalam acara tersebut terjadi peristiwa KPU meminta PPK melengkapi A.Tb-KWK yang tidak ada, maka apa yang kami jabarkan dalam gugatan di MK namun gugur dalam sidang dismissal terbukti, bahwa ada pelanggaran penyelenggaraan yang terstruktur, sistematis, dan masif,” tegasnya. (cep)