Hallobogor.com, Bogor – KPU Kabupaten Bogor melantik dua orang orang anggota PPK tambahan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018. Pelantikan dilakukan di aula KPU, Rabu 2 Januari 2018.

Jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yakni, bupati Bogor, ketua DPRD, Kapolres, Dandim 061 SK, ketua PN, dan kajari, tidak hadir dalam pelantikan tersebut.

Bupati Bogor dalam sambutannya yang dibacakan Kabag Pemerintahan Kabupaten Bogor, Ujang Supendi, mengatakan, penting untuk mewujudkan penghitungan suara yang terbuka guna mencegah terjadinya sengketa pemilu.

Komisioner KPU Kabupaten Bogor, Ummi Wahyuni, mengatakan pihaknya ingin memberikan informasi yang benar kepada masyarakat termasuk soal kotak suara kardus.

“Jelaskan kepada masyarakat bahwa kotak suara terbuat dari bahan duplex yang tahan air dan kuat. Jadi bukan kardus mi instan,” kata Ummi yang sekaligus mengucapkan selamat kepada PPK yang baru dilantik untuk menjalankan tugas sesuai prinsip integritas, independen dan profesional.

Komisioner KPU Divisi Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Herry Setiawan, mengatakan, tugas PPK tambahan saat ini harus sudah terjun dalam tahapan Pemilu 2019 yang sudah berjalan.

“Teman-teman PPK hari ini punya amunisi baru untuk bekerja menyiapkan dan menjalankan setiap tahapan pemilu 2019. Dengan komposisi 5 orang, setiap anggota dapat berbagi tugas seperti tupoksi di jajaran komisioner KPU Kabupaten Bogor,” ujarnya.

Herry menambahkan, 2 Januari 2019 juga bertepatan dengan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang harus dilaporkan setiap parpol. Laporan ini paling lambat diterima hingga pukul 18.00 WIB.

“LPSDK ini terkait langsung dengan pemasangan dan penyebaran alat peraga kampanye (APK) dari para caleg,” tandasnya. (yad)