Hallobogor.com, Bogor – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia mengusulkan revisi UU 8/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Salah satu point usulan tersebut merevisi biaya kampanye setiap pasangan calon pada Pilkada periode saat ini sepenuhnya dibebankan ke APBD.

“Kita masih menunggu perubahan UU 8/2015, KPU RI  usulkan untuk anggaran kampanye dikembalikan kepada pasangan calon masing-masing,” kata Ketua KPU Kota Bogor Undang Suryatna, seperti dikutip Halloapakabar.com, Selasa (15/03/2016).

Regulasi UU 8/2015 terkait anggaran kampanye Pilkada, diakui Undang, membuat tugas KPU akan terasa berat. Selain harus melaksanakan tahapan-tahapan penyelenggaraan Pilkada, sisi lain harus juga memfasilitasi kampanye pasangan calon. Seperti pemasangan iklan di media, pengurusannya oleh KPU, termasuk mengurus alat peraga kampanye.

“Memang untuk di beberapa daerah bisa melaksanakan dengan baik, hanya agak sulit dalam artian harus gencar melakukan sosialisasi, harus juga mengamankan seperti alat peraga kampaye. Kalau rusak, protesnya ke KPU,” tutur Undang.

Selain point tersebut, Undang juga mengungkapkan, usulan lain seperti KPPS mengenai batasan usia 25 tahun, KPU mengharapkan yang dapat menjadi penyelenggara itu bagi yang sudah memiliki hak pilih saja. Kemudian, masalah pencalonan dimana sering menimbulkan gugatan tidak hanya di Panwaslu dan Bawaslu tetapi ke MK dan PTUN.

“Contoh kasus di Kalimantan Tengah. Setelah cetak surat suara ada putusan PTUN harus dimasukan calon yang tadinya sudah dicoret, dan surat surat pun harus dicetak ulang. Problem seperti ini karena tidak adanya lembaga peradilan khusus menangani sengketa Pilkada. Jadi permasalahan seperti itu tuntas, tidak ada saat pelaksanaan Pemilu,” katanya.

Disoal pengajuan biaya penyelenggaraan Pilkada Kota Bogor KPU Kota Bogor terhadap Pemkot Bogor, Undang menjelaskan, atas pertimpangan berbagai hal pihaknya sekarang ini mengajukan dana sebesar Rp56 miliar turun dari pengajuan  sebelumnya sebesar Rp75 miliar. Nilai ini juga masih akan turun, karena ada pembiayaan bersama dari Provinsi Jawa Barat pada penyelenggaraan Pilgub. “Anggaran itu diprediksi untuk pembiayaan kampanye enam pasangan calon,” jelasnya.

Masih kata Undang, Pilkada periode saat ini untuk persyaratan pasangan calon perseorangan lebih mudah bila dibandingkan dengan sebelumnya hanya butuh 6,5 sampai 10 persen bukti dukungan berupa KTP dari jumlah 680.000 DPT. Jika sebelumnya dari jumlah penduduk Kota Bogor. “Yang paling sulit itu, pasangan calon yang diusung partai politik harus ada rekomendasi dari DPP,” tandasnya.  (hrs).