Hallobogor.com, Kota Bogor – Proses pembangunan pedestrian seputar Kebun Raya Bogor (KRB) yang menelan biaya cukup besar Rp32 miliar mendapatkan kritikan pedas. Pangkalnya, proyek dilaksanakan selama 150 hari kalender dimulai 26 Juli, menjelang batas akhir kontrak pada 22 Desember 2016 hanya baru mencapai bobot pekerjaan 90 persen.

Ketua Komisi C DPRD Kota Bogor, Zaenul Mutaqin mengatakan, apabila proyek tidak selesai sesuai batas akhir kontrak (22 Desember 2016) maka kontraktor harus dikenakan sanksi.

“Kalau tak beres tepat waktu mesti disanksi, entah dikenakan denda, diputus kontrak, atau blacklist. Kalau ada rekomendasi perpanjangan waktu apa dasarnya,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (21/12/2016).

Dia juga menegaskan, apabila pekerjaan tidak selesai sesuai target dengan dalih cuaca, alasan itu tidak bisa diterima. Sebab semua tahu bahwa Kota Bogor merupakan daerah dengan intensitas hujan tinggi.

“Semua orang tahu Bogor Kota Hujan, jadi tak bisa jadi alasan. Kenapa mau ngerjain proyek di Bogor, memang kontraktor tak tahu Kota Bogor ini sering hujan,” katanya.

Kata Zaenul, Pemkot harus bertindak tegas bila proyek tersebut tidak selesai tepat waktu. “Kalau proyek lain telat disanksi, kenapa pedestrian masih dipertanyakan. Yang jelas Komisi C akan mendatangi proyek itu untuk memeriksa spek di lapangan. Jika ada yang beda, kami panggil konsultan pengawasnya,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Walikota Bogor Usmar Hariman mengatakan, bahwa bobot pengerjaan pedestrian sudah mencapai 90 persen. Berkaitan dengan hal ini ia mengaku telah menggelar rapat koordinasi lintas sektoral.

Selain itu, Pemkot juga akan mencoba memberikan rekomendasi pengawasan terkait hal teknis yang bisa dilakukan pada waktu tertentu. “Volume paling besar yakni pengaspalan dimulai dari Tugu Kujang hingga Jalan Otista. TO sudah jauh hari, tapi baru dapat kesempatan sekarang,” jelasnya.

Menurut Usmar, pengaspalan dilakukan dengan fase yang tidak memungkinkan, karena adanya pengerjaan pada jembatan yang cukup memakan waktu sehingga baru bisa melaksanakan pelapisan jalan.

Kendala lain, lanjutnya, di utilitas di antaranya, jaringan pipa PDAM, gas dan kabel listrik yang koordinasinya tidak cukup hanya skala kota, namun harus ke kantor pusat dan itu membutuhkan waktu.

“Argumentasi ini yang akan dikaji oleh tim, termasuk konsultan. Untuk merekomendasikan apakah kontraktor bisa diberikan toleransi perpanjangan setelah tanggal 22 Desember 2016,” terang Usmar.

Lebih lanjut, kata Usmar, pemberian rekomendasi mungkin dapat diterima apabila faktor hujan cukup dominan dan menjadi kendala. Oleh karenanya, pengawas dan dinas terkait untuk mengumpulkan data yang akan dijadikan argumentasi nantinya dan dibuktikan secara legalitas kesesuaian datanya.

“Toleransi perpanjangan waktu selambat-lambatnya tujuh hari kerja dan harus di bawah hari tutup tahun anggaran, yakni 31 Desember 2016,” kata Usmar kembali.

Sementara itu menjelang satu hari batas akhir kontrak terlihat sejumlah pekerja masih disibukkan oleh pengerjaan di beberapa titik lokasi terutama di kawasan Jalan Jalak Hatupat, sekitar pukul 19.00 WIB. (ris)