Hallobogor.com, Bogor – Pengurus Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kota Bogor menggelar kopi darat sekaligus buka bersama di sebuah restoran di Jalan Pajajaran, Kota Bogor, Jum’at (1/6/2017). Dalam kesempatan tersebut, HTI juga mengumpulkan puluhan advokat.

Pengurus HTI Kota Bogor, Chandra Purna Irawan, mengatakan, pertemuan ini adalah tindak lanjut acara yang dideklarasikan pada tanggal 23 Mei 2017 di kantor Ihza law firm milik pengacara kondang Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, yang menjadi kuasa hukum HTI sekaligus memimpin 1.000 advokat di Indonesia yang tergabung dalam tim 1.000 advokat HTI.

“Ini adalah respons dari pernyataan pemerintah yang diwakili oleh Menkopolhukam, Kemendagri, dan Polri yang berencana akan membubarkan HTI, yang akhirnya di-blow up oleh media sehingga telah terjadi penggiringan opini bahwa HTI telah dibubarkan oleh pemerintah,” katanya.

Chandra menegaskan, hingga saat ini HTI belum dibubarkan. Karena, kata dia, proses pembubaran itu harus mengacu kepada Undang-Undang Ormas No. 17 Tahun 2013. Di mana pembubaran ormas harus disertai bukti-bukti dan langkah-langkah peringatan. “Jika tindakan 1 sampai 3 tidak diindahkan baru melakukan langkah-langkah administratif, jika langkah itu pun tidak diindahkan maka langkah selanjutnya adalah langkah-langkah pembekuan kegiatan dan seterusnya,” jelasnya.

Namun langkah-langkah itu tidak di lakukan oleh pemerintah. “Tentunya jika langkah itu ditempuh maka pemerintah harus mengajukan ke pengadilan, baik itu diajukan oleh kejaksaan dan sebagainya. Hingga saat ini pemerintah belum melaksanakan itu. Oleh karena itu HTI sampai saat ini masih sebagai lembaga resmi, berbadan hukum, ormas legal. Jadi siapapun yang menghalang-halangi kegiatan HTI atau mengintimidasi serta mengkriminalisasi HTI adalah perbuatan melawan hukum,” tegasnya.

Menurut dia, sementara ini yang dituduhkan pemerintah terhadap HTI adalah anti-Pancasila. Padahal, kata Chandra, anti-Pancasila di pasal 59 Undang-Undang Ormas adalah komunisme, atheisme, dan lain sebagainya. “Jika melihat ke sana, HTI tidak mengajarkan ke arah sana, justru mengajarkan tentang Islam, jadi tidak ada yang bertentangan dengan Pancasila,” imbuhnya. (dns)