Hallobogor.com, Bogor -Sidang gugatan warga Negara (Citizen Law Suit) dugaan perbuatan melawan hukum Walikota Bogor dalam penetapan APBD Perubahan Kota Bogor tahun 2014 terkait pembelian lahan milik Angkahong di kawasan warung Jambu, dengan agenda mediasi diantara kedua belah pihak, akhirnya dimundurkan kembali.

Mundurnya sidang mediasi yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Kota Bogor, dikarenakan dua orang principal tergugat yaitu Walikota Bogor Bima Arya dan turut tergugat Ketua DPRD Untung W Maryono, tidak hadir dalam sidang mediasi pada Rabu (1/6/2016).

Hakim PN Bogor, Rikatama Budiyanti yang memimpin sidang mediator akhirnya memutuskan untuk memundurkan sidang mediasi dan akan digelar kembali sidang lanjutan pada 8 Juni 2016, dengan alasan tidak hadirnya Walikota Bogor dan Ketua DPRD Kota Bogor.



Sementara Kuasa hukum penggugat, Munathsir Mustaman mengatakan, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi diatur bahwa prinsipal tergugat maupun turut tergugat harus hadir di persidangan mediasi, tetapi keduanya Walikota Bogor dan Ketua DPRD Kota Bogor tidak hadir. 
Otomatis karena dua orang principal tidak hadir, maka sidang mediasi ditunda.

“Hakim mediator akan mengirimkan surat kepada Walikota dan Ketua DPRD supaya pada sidang nanti keduanya bisa hadir. Kita berharap kedua orang itu hadir nanti, agar sidang ini mudah dan berjalan lancar,” katanya.

Ditambahkan, Koordinator penggugat, Dwi Arwendo, terkait materi gugatan, pihaknya akan tetap fokus kepada persoalan bahwa berdasarkan keputusan pimpinan DPRD Kota Bogor nomor 903-13 tahun 2014 tentang persetujuan penyempurnaan terhadap Rancangan Perda Kota Bogor tentang Perubahan APBD Tahun 2014 dan Rancangan Peraturan Walikota Bogor tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2014 berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat tanggal 5 November 2014 adalah Rp17,5 milyar. 

Namun, lanjut dia, ternyata sekonyong konyong muncul penganggaran yang berbeda oleh tergugat berdasarkan Perda Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2014 tanggal 6 November 2014 yang mana dialokasikan untuk pengadaan tanah dalam perubahan APBD pada SKPD kantor Koperasi dan UMKM, sebesar Rp49,2 milyar.

“Bahwa tindakan tergugat itu merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,” jelasnya. (hrs)