Hallobogor.com, Caringin – Masyarakat Kampung Legok Nyenang RW 11 Desa Pancawati, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, dijadikan sebagai Kampung KB (Keluarga Berencana). Peresmian ini dilangsungkan melalui kegiatan Integrasi Kampung KB Bersama Mitra Kerja 2017 di Desa Pancawati, Minggu (24/12/2017).

Kegiatan ini dihadiri Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP Dapil Jawa Barat 5 Kabupaten Bogor Nurmansah Efendi Tanjung, Sesepuh KB dari BKKBN sekaligus mantan Kepala BKKBN Provinsi Jabar Rukman Heryana, Iman Hikmat dari BKKBM Provinsi Jabar, Unit PLKB wilayah Bogor Selatan serta jajaran, Ketua TP PKK Pancawati Ita Rosita, Sekretaris Desa Pancawati Hadan Asnawi, Bhabinsa, Ketua BPD, LPM, Ketua RT/RW, serta para kader Posyandu dan PDIP.

Dalam kesempatan tersebut, Nurmansah E. Tanjung, mengatakan, sesuai fungsi pengawasan sebagai Anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan, kependudukan, tenaga kerja, dan transmigrasi, dirinya hadir ingin memastikan program Kampung KB ini bisa dilaksanakan dengan baik di masyarakat oleh BKKBN.

“KB ini bukan sekadar bicara kontrasepsi. Itu hanya alat atau cara mengatur kelahiran agar sebuah keluarga bisa menjadi Keluarga Berencana. Keluarga yang punya masa depan baik dan sejahtera. Bisa mengurusi anak dengan baik dan cerdas. Jadi, tujuan program Kampung KB ini untuk menciptakan kemandirian, gotong royong, kebersamaan, menjaga lingkungan sendiri. Kalau masyarakat sudah bisa melakukan ini maka suasana kampung akan kondusif,” jelasnya.

Nurmasah berharap ke depan program Kampung KB ini menular dan bermanfaat ke kampung-kampung yang lain. “Negara harus turun tangan urusan KB, karena negara bertanggungjawab agar rakyat hidup layak dan sejahtera. Keluarga itu harus direncanakan. Agar anak-anak bangsa ke depan lebih sehat dan sejahtera. Keluarga baik, masyarakat baik, lingkungan baik, maka negara baik. Keluarga jadi pangkal utamanya,” paparnya.

Rukman Heryana menjelaskan, sesuai visi misi dan nawacita Presiden Joko Widodo yang tengah menggeber pembangunan dari pinggiran, program Kampung KB ini difokuskan pada daerah-daerah yang memerlukan peningkatan, yang masih terkategori miskin, dan lemah kepesertaan akseptornya. “Jadi kriteria dan labelisasi Kampung KB ini bukan kepada daerah-daerah yang sudah berhasil program KB-nya,” kata inisiator Kampung KB ini.

Rukman menegaskan, hakekat Kampung KB adalah gotong rotong, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab masyarakat terhadap kampungnya. “Syarat tahapan untuk menentukan Kampung KB, di antaranya ada penentuan lokasi, sosialisasi, sarasehan, pemilihan pengurus Kampung KB, dan perencanaan. Sedangkan untuk pembiayaannya harus ada bagian dari Dana Desa. Sumber dananya bisa juga dari CSR, masyarakat, APBD, dan lain-lain,” terangnya.

Lebih lanjut dipaparkan, digenjotnya program Kampung KB lantaran peningkatan jumlah penduduk di Indonesia yang tinggi. Sekitar tahun 1970 ketika BKKBN pertama kali dibentuk, angka kelahiran total atau total fertility rate (TFR) secara nasional di angka 5,6 poin. Sedangkan Jawa Barat paling tinggi 5,9. Lalu 30 tahun kemudian turun drastis ke angka 2,8. Dari tahun 2002, setelah program KB diotonomikan ke daerah fluktuasi jumlah penduduk stagnan.

“Yang mengejutkan tahun 2010 pertumbuhan penduduk Jabar menjadi 1,5 dari tahun 2002 sekitar 1,3. Artinya bertumbuh 1 tahun 4 juta dari total penduduk Indonesia sekitar 250 juta jiwa,” imbuhnya. (cep/wan)