Hallobogor.com, Pamijahan – Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dan RS. Marzoeki Mahdi yamg di fasilitasi Kecamatan Pamijahan Bogor, mengajak masyarakat untuk mewujudkan “Indonesia Bebas Pasung” lebih cepat dari target yang ditetapkan pemerintah pusat secara nasional pada 2019.

“Target Indonesia Bebas Pasung 2019 diharapkan dapat diwujudkan oleh pemerintah daerah lebih cepat dari batas waktu yang ditetapkan dengan adanya kepedulian masyarakat,” kata Ketua LK3 Zainul Akhsanudi di Kecamatan Pamijahan, Bogor, Rabu (11/11)

Menurutnya, dalam kondisi zaman sekarang ini, sudah saatnya tindakan masyarakat yang memasung anggota keluarganya yang mengalami sakit jiwa dengan alasan apa pun harus dihentikan.

“Sejak dulu banyak pihak yang melihat orang dengan gangguan jiwa adalah sosok yang menakutkan, sulit diatur dan kerap membahayakan orang lain sehingga banyak yang memilih mencegah interaksi mereka yang mengalami gangguan jiwa dengan masyarakat umum melalui pasung,” jelasnya.

Melalui Safari Bebas Pasung Dalam Rangka indonsia bebas pasung 2019, Masyarakat di pamijahan mendapat penyuluhan. Karena hal itu bukan sebuah Aib bagi keluarga yang mempunyai anggota keluarganya terdapat gangguan jiwa.

“Dengan banyak sosialisasi mudah mudahan tidak ada lagi orang gila yang dipasung, Selama ini sudah tangani 9 orang dan itu sudah kami beri pengobatan dan pelatihan keterampilan. Kita bekerja sama dengan Dinsos, Dinkes dan RS Marzoeki Mahdi dan hari ini akan menjemput di wilayah pamijahan ada 8 orang yang oleh keluarganya di pasung,” papar Zainul.

Untuk itu masyarakat disarankan untuk menemui Kepala Desa atau Kader jika ada yang mengalami gangguan jiwa. Karena untuk menghentikan tindakan pemasungan, diperlukan dukungan dan perhatian dari semua lapisan masyarakat.

“Penderita gangguan jiwa seharusnya diberikan pengobatan secaran intensif di rumah sakit khusus, bukan malah diasingkan dan dipasung sebagaimana akhir-akhir ini masih banyak dilakukan oleh masyarakat sejumlah daerah di Tanah Air,” ungkapnya.

Berdasarkan kondisi masyarakat yang hingga kini masih banyak yang melakukan tindakan pemasungan, pihaknya melalui jajaran instansi kesehatan yang ada hingga pelosok desa, berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tindakan itu melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan bisa berdampak hukum bagi siapapun yang melakukannya.

“Melihat kondisi masih banyaknya yang melakukan tindakan pemasungan, pemerintah daerah diharapkan dapat segera melakukan tindakan penertiban dan membuat target bebas pasung dengan secepatnya atau paling tidak sama dengan target pemerintah pusat pada 2019,” pintanya.

Guna mencegah adanya masyarakat melakukan pemasungan kepada anggota keluarganya yang mengalami gangguan kesehatan jiwa karena tidak memiliki biaya untuk pengobatan, Dinas Kesehatan diperintahkan memberikan perhatian khusus membantu masyarakat yang mengalami masalah tersebut.

Selain itu, demi melindungi masyarakat dari tindakan pelanggaran HAM atas kasus pemasungan itu, Dinkes juga diperintahkan melaksanakan penjaringan, monitoring atau pemantauan penderita jiwa dan kasus pemasungan.

Menurutnya, hal itu sesuai surat Menteri Dalam Negeri No.PEM.29/6/15, Pemerintah Daerah (Pemda) di Indonesia diperintahkan melarang masyarakat melakukan pemasungan dan menindak tegas kepada pelaku pemasungan terhadap penderita jiwa.

“Upaya pembebasan dari tindakan pemasungan itu sejalan dengan UU N0.36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang mengatur upaya kesehatan jiwa untuk menjamin seseorang dapat menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat termasuk bebas dari ketakutan, tekanan dan gangguan lainnya yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan jiwa,” pungkasnya. (doy)