Hallobogor.com, Bogor – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam BEM Universitas Djuanda (Unida) Bogor kembali menggeruduk gedung merah putih KPK, Jakarta, untuk ketiga kalinya, Selasa (24/7/2018). Aksi mereka kali ini bahkan diikuti pula oleh warga petani Jonggol dan didukung LSM Gempur.

Dalam aksi ketiganya, mahasiswa dan warga Jonggol menagih keseriusan KPK untuk segera menetapkan tersangka dalam kasus perampasan dan penjualan tanah negara dan tanah masyarakat Desa Singasari, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor yang ternyata belum terselesaikan.

Padahal kasus ini sudah masuk pelaporan ke KPK oleh mahasiswa sejak tanggal 31 Mei 2018 dengan bukti yang lengkap dan cukup kuat. “Tetapi sejauh ini tanggapan KPK masih jauh dari harapan masyarakat. Padahal telah kami sertakan bukti-bukti yang kuat seperti dokumen serah terima hibah, akta tanah, dan surat penyitaan tanah negara dari DJKN. Seharusnya KPK menelusuri kasus ini ke orang-orang dan instansi terkait, bukan berarti hanya mengandalkan bukti dari masyarakat saja,” tegas korlap aksi, Moh. Agung Laksono.



Selain menyerahkan bukti-bukti tambahan ke KPK yang diterima Punky Kusuma Damayanti, mahasiswa juga merilis tuntutan mereka, yakni;

1. Mendesak KPK untuk segera menyelesaikan kasus perampasan tanah negara dan tanah masyarakat Jonggol;
2. Menindak tegas oknum pejabat Pemkab Bogor yang telah merampas tanah rakyat;
3. Mendesak Ketua KPK untuk menyerahkan jabatannya apabila tidak mampu menyelesaikan kasus perampasan tanah negara dan tanah masyarakat Jonggol dengan total kerugian negara kurang lebih Rp565 miliar.

Sementara itu, Staf Pengaduan Masyarakat pada KPK, Punky Kusuma Damayanti, mengatakan, KPK tetap konsisten mengawal kasus Jonggol dan menerima masyarakat menambahkan bukti-bukti lain sebagai penguat.
(cep)