Hallobogor.com, Bogor – Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) menggelar Seminar Nasional Penginderaan Jauh 2015 di IPB International Convention Center (IICC), Botani Square, Kota Bogor. Seminar dalam rangka mensosialisasikan hasil-hasil penelitian dan pengembangan penginderaan jauh (indraja) di LAPAN ini, dihelat selama dua hari, Rabu dan Kamis (11-12) November 2015.

Seminar juga digelar sekaligus mengupayakan mendukung kemandirian daerah dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan bagi kepentingan masyarakat, di mana selama ini indraja juga digunakan untuk mitigasi bencana seperti kebakaran hutan serta penyusunan tata ruang.

Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Prof Dr Thomas Djamaluddin, mengatakan, seminar bertujuan agar para pemangku kebijakan mengetahui kemampuan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi indraja dalam memenuhi kebutuhan pemerintah daerah. Terlebih saat ini pemda memiliki kewenangan mengelola wilayahnya sendiri secara mandiri. Dengan demikian, daerah dapat memenuhi kepentingan masyarakat setempat.

Kewenangan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Hal tersebut selaras dengan salah satu agenda prioritas Nawacita Pemerintah, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

“Upaya untuk mewujudkan kemandirian daerah tentunya perlu didukung oleh data dan informasi terkini terkait potensi daerah yang ada. Dengan demikian pula, pemerintah daerah dapat menerapkan kebijakan yang tepat guna dalam memanfaatkan dan mengelola potensi sumber daya alam dan lingkungan untuk keuntungan masyarakat setempat.Informasi ini dapat diperoleh melalui teknologi dan data penginderaan jauh,” tambahnya.

Dijelaskan Thomas, ilmu pengetahuan dan teknologi indraja saat ini, telah banyak berkontribusi dalam mendukung program nasional. Kontribusi tersebut, dalam bentuk data dan informasi untuk mendukung pengelolaan sumber daya alam, seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, penanggulangan bencana alam, pelestarian lingkungan, tata ruang serta pertahanan dan keamanan.

Dikatakannya, selama ini LAPAN telah bekerjasama dengan berbagai instansi pemerintah dalam pemanfaatan data indraja untuk berbagai kebutuhan. Sesuai dengan UU No 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan dan Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2012. LAPAN wajib menyediakan citra penginderaan jauh untuk kebutuhan seluruh instansi pemerintah. UU dan Inpres juga mengamanatkan pengadaan citra satelit jauh resolusi tinggi secara satu pintu oleh LAPAN, menggunakan lisensi pemerintah.

“Kebijakaan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi anggaran negara dalam hal pengadaan citra. Penyediaan citra satelit ini juga merupakan bentuk layanan LAPAN yang dalam menyediakan data secara cepat dan akurat sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat,” jelasnya.

Sementara itu hadir dalam seminar tersebut, para pemangku kepentingan antara lain dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kehutanan, BIG, BPN, BNPB, Pemerintah Provinsi Gotontalo, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta, Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, dan Univeristas Gadjah Mada.

Sebagai informasi, Indonesia melalui LAPAN, menuju kemandirian di bidang keantariksaan, ditandai dengan diluncurkannya satelit LAPAN-A2, untuk pemantauan Indonesia. Ditunjang dengan program pengembangan sistem pemantauan bumi nasional (SPBN), dan Bank Data Penginderaan Jauh Nasional (BDPJN), selain program tersebut bertujuan untuk menuju LAPAN yang unggul dan mandiri. (dani)