Hallobogor.com, Bogor – Setelah diterima oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan tercatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dengan nomor perkara 28/PHP.BUP-XVI/2018 pada Senin 23 Juli 2018, sidang gugatan pasangan calon (paslon) Nomor 3 Bupati dan Wakil Bupati Bogor Jaro Ade-Ingrid Kansil memasuki sidang perdana.

Sidang panel pertama dengan agenda pemeriksaan pendahuluan atau penjelasan permohonan pemohon dilangsungkan di ruang Panel 2 lantai 4 Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat No.6, Jakarta Pusat, Kamis (26/7/2018)

Sidang ini dipimpin Prof. Aswanto (hakim ketua), Saldi Isra, dan Manahan Sitompul. Dari pihak pemohon diwakili tim kuasa hukum yang diketuai Wakil Kamal, dari pihak termohon dihadiri Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor Haryanto Surbakti, Ketua Panwaslu Kabupaten Bogor selaku pihak pemberi keterangan Irvan Firmansyah, dan pihak terkait yang diwakili kuasa hukum Paslon No. 2 Usep Supratman.

Dengan dimulainya sidang ini, cukup membuktikan bahwa MK mengabaikan syarat formal ambang batas selisih suara 0,5 persen sesuai pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 dan atau lebih mendahulukan fakta-fakta hukum di antaranya kecurangan sehingga terjadinya selisih suara tersebut.

Hal ini seperti dikatakan juru bicara MK, Fajar Laksono, saat ditanya mengenai sidang sengketa Pilkada Kabupaten Bogor 2018. “Yang perlu diketahui, saat ini MK tidak hanya terpatok pada selisih suara berdasarkan pasal 158 UU No. 8 tahun 2016 tentang Pilkada serentak yang hanya dapat disengketakan jika selisih suara maksimal 0,5% dari jumlah DPT minimal di atas satu juta untuk kabupaten/kota,” katanya.

Yang terpenting, kata Fajar, jika bukti-bukti itu kuat, maka majelis hakim pasti memiliki pertimbangan khusus.

“Yang terpenting buktinya itu kuat, maka bisa terus berlanjut ke sidang berikutnya. Jadi saya tegaskan sekali lagi, untuk menerima gugatan terkait sengketa Pilkada, MK itu tidak hanya terpatok selisih suara saja, tapi juga bukti kecurangan,” tegasnya.

Sidang gugatan Pilkada Kabupaten Bogor ini akan dilanjutkan pada Selasa tanggal 31 Juli 2018 waktu dan tempat yang sama dengan agenda jawaban termohon, keterangan pihak terkait, keterangan pemberi keterangan (Bawaslu/Panwaslu jika diperlukan), dan pengesahan alat bukti. “Kepada termohon harus menyerahkan jawaban ke MK paling lambat Senin 30 Juli 2018 jam 9.30 Wib,” kata Hakim Ketua, Prof. Aswanto.

Salah seorang tim kuasa hukum Paslon No. 3 sebagai pihak pemohon, Herdiyan Nuryadin, pihaknya sangat optimistis gugatan dapat diterima dan dikabulkan.

“Kami telah memaparkan semua isi gugatan di depan majelis hakim, dan tim yakin 99% semua gugatan ini pasti diterima karena memiliki bukti-bukti yang kuat. Jika bukti kami tidak kuat, tidak mungkin sejak awal teregistrasi dan saat ini baru selesai sidang pemeriksaan pendahuluan,” bebernya usai persidangan.

Herdian mengungkapkan, persidangan hari ini seluruh gugatan yang dibacakan tidak ada revisi satu pun.

Sekadar informasi, hadirin dibatasi masuk ke ruang sidang karena terbatas hanya untuk pihak pemohon, termohon, pihak terkait, pihak yang diminta keterangan, dan sejumlah pihak prinsipal. Hadirin hanya bisa menyaksikan jalannya sidang di luar ruangan melalui layar televisi.

Terpisah, Ketua KPU Kabupaten Bogor Haryanto Surbakti mengaku baru mengetahui isi gugatan yang dibacakan oleh pihak pemohon. “Soal jawaban termohon, kami akan membahas semua ini dengan tim dari KPU karena baru mengetahui gugatan yang dipaparkan oleh pemohon. Kami harus menyiapkan dan membuka lagi dokumen-dokumen dan bukti-bukti,” tuturnya dengan suara agak terbata-bata.

Perihal jika MK memutuskan untuk melakukan Pemilihan Suara Ulang (PSU) dan soal anggarannya, Haryanto tak mau berandai-andai.

“Untuk itu saya tidak mau berandai-andai, dan yang jelas untuk anggaran pilkada ada di Pemerintah Kabupaten Bogor melalui APBD tingkat II,” singkatnya. (cep)