Hallobogor.com, Bogor – Kisruh kembali tercium di tubuh DPD Partai Golkar Kota Bogor. Sejumlah Pengurus Kecamatan (PK) Golkar menyatakan mosi tidak percaya kepada Ketua DPD Golkar Provinsi Jawa Barat maupun DPP. Mereka menuntut digelarnya Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub).

Sejumlah PK Golkar menegaskan bahwa mereka tidak lagi percaya terhadap kinerja Ketua DPD Partai Golkar Kota Bogor Tauhid J Tagor, yang dinilai tidak memberdayakan struktur partai di kecamatan dan kelurahan.

Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) Koordinator Bidang Kepartaian (Korbid) DPP Partai Golkar, Budi Setiawan, yang dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp pada Sabtu (1/9/2018), membenarkan adanya riak mosi tidak percaya tersebut. Menurutnya, upaya mediasi telah dilakukan dengan mengundang para pihak, PK, dan Tauhid J Tagor bersama para pengurus DPD, dan juga diberi waktu untuk masing-masing kembali menjalin komunikasi politik agar tercipta suasana kondusif.

Namun setelah penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS), kata Budi, para PK tetap dengan tuntutan mosi tidak percaya sehingga DPP memberikan kewenangan kepada DPD 1 Jabar untuk mengambil langkah-langkah organisasi bagi penyelesaian masalah Golkar di Kota Bogor itu.

“Langkah selanjutnya DPP memonitor kebijakan keorganisasian yang akan diambil oleh DPD 1 Jabar guna penyelesaian mosi tidak percaya para PK kepada Tagor tersebut. Bila DPD 1 Jabar nantinya memutuskan untuk melaksanakan Musdalub untuk penggantian ketua DPD 2 Kota Bogor tentunya harus seizin DPP,” jelasnya.

Untuk batas waktu yang diberikan DPP kepada DPD, sambungnya, akan secepatnya dilakukan agar tidak berlarut-larut permasalahan itu.

“Mengenai sudah ada penunjukan SK Plt saya belum tahu karena itu merupakan kewenangan DPD 1 Jabar. Yang penting buat DPP ada langkah keorganisasian yang dilakukan oleh DPD 1 Jabar guna menyelesaikan masalah PG di Kota Bogor,” ungkapnya.

Kendati demikian ia berharap menjelang Pileg dan Pilpres 2019 kekuatan Partai Golkar harus tetap solid. “Kalau ada perbedaan-perbedaan pendapat maupun pandangan terhadap sebuah kebijakan segera diselesaikan secara mufakat di daerah, bila figur ketuanya aspiratif dan komunikatif tentu masalah apapun bisa diselesaikan di daerahnya masing-masing,” pungkasnya. (dns)