Hallobogor.com, Bogor – Ratusan travel penyelenggara haji dan umroh mayoritas belum mengantongi sertifikat syariah. Maka, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Asosiasi Penyelenggara Haji Umroh dan Inbound Indonesia (Asphurindo) mengarahkan agar semua travel haji umroh memiliki sertifikat syariah yang direkomendasikan Dewan Syariah.

“Dari sekian banyak travel haji umroh mungkin hanya dua atau tiga travel saja yang sudah bersertifikat syariah. Kalau sudah syariah, dari sistem keuangan, pakaian maupun pemandunya sesuai syar’i,” ungkap Ketua MUI KH Ma’ruf Amin di sela acara Seminar dan Munas II Asphurindo, di Royal Tulip, Gunung Geulis, Sukaraja, Kabupaten Bogor, Selasa (10/1/2017).

KH Ma’ruf Amin mengatakan, melalui Seminar dan Munas Asphurindo ini diharapkan menjadi langkah agar travel haji dan umroh sesuai syar’i (aturan ajaran Islam). “Nanti kalau regulasi atau Undang-Undangnya ada dan mewajibkan travel haji umroh memiliki sertifikat syariah maka wajib. Seperti juga produk makanan dan minuman,” ujarnya.



Sementara itu, Ketua Umum DPP Asphurindo, H. Hafidz Taftazani, menjelaskan, Asphurindo merupakan mitra Kementerian Agama dalam meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan haji dan umroh. “Apalagi dengan banyaknya penyelenggara yang menelantarkan umat. Ini pekerjaan rumah yang akan kami garap ke depan,” tegasnya.

Terkait masih banyaknya penyelenggara haji dan umroh yang nakal bahkan abal-abal, Asphurindo mengimbau agar masyarakat mengetahui perizinannya atau bisa membedakan mana yang asli dan bukan.

“Untuk membedakannya bisa dilihat juga dari tanda-tandanya. Kalau ongkos umroh dengan Rp14-16 juta mau dapat apa? Untuk beli tiket saja tak selesai. Disubsidi? Siapa yang mau menyubsidi? Idealnya biaya umroh itu 1.700 dollar. Yang ada sekarang itu gali lubang tutup lubang. Orang yang sekarang diberangkatkan menggunakan uang orang yang akan datang (waiting list, red). Begitu seterusnya. Biasanya sistem seperti ini delapan tahun sudah habis,” paparnya.

Seminar dan Munas II Asphurindo dari 9-11 Januari 2017 ini menghadirkan sejumlah narasumber. Di antaranya Menteri Pariwisata, Ketua Komisi X DPR RI, Ketua MUI, sejumlah gubernur dan wali kota, dan sejumlah manajer perusahaan dan organiasi kepariwisataan. (cep)