Hallobogor.com, Bogor – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor, KH. Mukri Aji, mendukung program nongol babat (Nobat) terhadap bangunan liar yang berdiri di atas lahan negara. Pembongkaran harus dilakukan karena selama ini bangunan-bangunan-bangunan tersebut banyak dimanfaatkan untuk praktik esek-esek.

“Jika fasilitas yang berada di lahan negara dipergunakan tanpa izin, apalagi digunakan untuk ajang esek – esek maupun tempat-tempat hiburan malam, maka akan melahirkan efek negatif terhadap masyarakat. Hal tersebut harus dihentikan. Kami mendesak agar secepatnya bangunan-bangunan seperti itu ditertibkan, sesuai dengan program Bupati tentang Bogor Berkeadaban,” ungkap KH. Mukri Aji.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin, menjelaskan, Pemkab Bogor berencana akan mengembalikan keaslian kawasan Puncak sebagai wilayah resapan dan perkebunan, sehingga semua bangunan liar yang berdiri di lahan negara harus dibongkar. “Upaya jangka pendek terkait persoalan bangunan yang diduga dijadikan kamar jam-jaman di Kampung Naringgul, Desa Tugu Utara, Cisarua,” ujarnya.

Ia pun berharap, masyarakat Puncak secara langsung melaporkan atau meminta persoalan di Kampung Naringgul diselesaikan Pemkab. Sebab, dia yakin putra-putri Cisarua tidak rela tempat kelahirannya dijadikan tempat mesum. “Saya yakin itu, masyarakat Cisarua tidak akan suka wilayahnya dijadikan tempat berbuat dosa,” ujar Burhanudin.

Hal senada dikatakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor, Pandji Ksatriadi. Dikatakannya, fungsi Puncak sebagai kawasan resapan harus dikembalikan. “Rentetan bencana yang terjadi beberapa tahun belakangan tak lepas karena rusaknya wilayah hulu. Puncak harus dikembalikan ke pesona lama, sehingga Puncak menjadi lingkungan yang bersahabat dengan alamnya,” pungkasnya. (wan)