Hallobogor.com, Bogor – Kebijakan eksekutif dalam hal ini Pemkot Bogor sepertinya sudah diambil alih tugasnya oleh legislatif DPRD Kota Bogor. Pasalnya kebijakan seorang Walikota Bogor yang beberapa waktu lalu telah menindak tegas salah satu Tempat Hiburan Malam (THM) Cafe 31 yang diduga bermasalah tidak diindahkan pimpinan DPRD Kota Bogor.

Buktinya THM 31 yang berada di kawasan elite perumahan Bogor Nirwana Residance (BNR) Bogor Selatan, Kota Bogor yang sejak tanggal 03/06/2016 disegel oleh Satpol PP atas perintah Walikota Bogor Bima Arya, pada Selasa (12/06/2016) sore segel gembok berikut garis Line Pol PP malah dilepas (dibuka segel) oleh salah satu staff DPRD yang diduga kuat adanya perintah dari pimpinan di lingkungan DPRD Kota Bogor.

Mendapat laporan tidak mengenakan, pada Rabu (13/06/2016) siang, puluhan anggota Satpol PP langsung mendatangi lokasi THM, guna memastikan kebenaran adanya pencabutan segel dan meminta keterangan lebih lanjut terhadap pengelola THM.

Ketika ditanya petugas, General Manager (GM) THM 31 Rindra Pramadyo yang kebetulan ada di lokasi, pihaknya mengaku tidak mengetahui pasti siapa yang membuka atau melepas segel Pol PP tersebut.

“Yang jelas dari pejabat Kota Bogor yang mencabutnya kemarin sore”, ujarnya.

“Segel, gembok dan Satpol PP Line dibawa oleh ajudan Ketua DPRD Kota Bogor. Semuanya dibawa sama ajudan pak Untung,” timpal salah satu karyawan THM 31 Eko manambahkan.

Menanggapi hal itu, Kabid Penegak Perda, Satpol PP Kota Bogor, Lili Sutarwili dengan tegas menyatakan, bahwa yang berhak atas penyegelan dan mencabut segel tersebut adalah Satpol PP.

“Kita sebagai aparat yang berwenang merasa dilecehkan jika pembongkaran segel seperti ini. Kita juga tentunya sangat menyayangkan pembongkaran segel ini, karena sudah jelas belum memiliki HO dan melanggar Perda nomer 5 tahun 2009 dan Perda nomer 7 tahun 2011 tentang izin HO Pasal 232 KUHP ayat 1 dan diancam penjara 2 tahun 8 bulan,” jelasnya.

Ketentuan izin gangguan atau HO ini, lanjut Lili, masih berlaku sesuai dengan Perda Nomer 7 tahun 2011. 

“Kata siapa izin gangguan dihapuskan. Kalau dihapuskan banyak warga yang akan merasa dirugikan dong. Ini akan kita laporkan kepada Pimpinan kita Wali Kota,” tegasnya.

Tak mau pihaknya terpojokan, Rindra Pramadyo pengelola THM juga kembali menerangkan, bahwa sebenarnya sejak awal berdiri sudah memenuhi izin yang lengkap. Namun diakuinya untuk izin gangguan (HO) memang belum ada, karena izin HO tersebut mati sejak tahun 2013.

“Sebenarnya bangunan ini sewa dengan pihak BNR. Dan seharusnya pihak BNR yang mengurus izinnya. Maka kedepan pihak management akan melepas diri dari BNR dan akan mengurus sendiri izin HO yang sudah mati itu,” katanya.

Lebih lanjut dikatakan Rindra, saat ini pihaknya telah mengajukan surat permohonan izin pembukaan segel sementara untuk renovasi tempat tertanggal 4 Juli 2016 dengan tembusan ke Ketua DPRD, Wali Kota Bogor, Satpol PP, Camat Bogor Selatan, Lurah Mulyaharja dan ketua LPM Mulyaharja. (dns/ndy/dan).