Hallobogor.com, Cijeruk – Sebanyak 14 Kepala Keluarga (KK) korban longsor warga Kampung Maseng, Desa Warung Menteng, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, nasibnya masih terkatung-katung. Sejak terjadinya longsor tebing rel Kereta Api Bogor-Sukabumi yang menewaskan lima orang sekeluarga pada 5 Februari 2018 lalu, sampai sekarang 14 keluarga terpaksa mengontrak rumah dengan dana swadaya.

Belasan keluarga tersebut terpaksa mengontrak rumah lantaran lokasi rumah mereka masih rawan longsor. Sementara relokasi yang direncanakan Pemerintah Kabupaten Bogor tak kunjung ada kejelasan akibat rumah yang mereka dirikan berada di atas tanah milik PT KAI.

Kepala Desa Warung Menteng, Maman Fatullah, mengaku, pihak Pemdes telah berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor mengenai relokasi. “Persoalannya sekarang ini status tanah. Perlu legalitas secara hukum karena pihak BPBD tidak mau mengambil tindakan sepihak saja, persoalan legalitas tanah secara hukum harus jelas,” katanya saat menerima bantuan untuk para korban yang diberikan para pengurus KNPI Kabupaten Bogor, Selasa 6 Maret 2018.

Upaya yang dapat dilakukan Pemdes sementara ini, kata Maman, secara swadaya menempatkan warga agar tinggal jauh dari lokasi yang rawan longsor. “Saat ini sebanyak 14 KK tinggal di tempat lain dengan cara ngontrak dengan dana swadaya,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Ketua DPD KNPI Kabupaten Bogor, Muhamad Burhani, menyarankan agar masyarakat dan Pemdes jangan dibingungkan dengan aturan. “Pemerintah harus cepat tanggap karena ini hak mereka sebagai rakyat, dan kewajiban bagi pemerintah untuk menanganinya sampai selesai,” ungkapnya. 

Muhamad Burhani menilai pemerintah tidak tuntas dan belum maksimal dalam menangani korban bencana alam ini. “Karena persoalannya ini bukan saat terjadi bencana saja. Ini harus diselesaikan sampe ending. Jangan setengah-setengah. Mereka, warga, merupakan tanggung jawab kita berasama, terutama pemerintah daerah, harus buka ruang komunikasi dengan pemerintah pusat. Kami dari KNPI ini hanya bentuk peduli bahwa pemuda bisa bersatu dan berikan kontribusi positif,” ujarnya.

Sekadar mengingatkan, Menteri Sosial Idrus Marham pada 10 Februari 2018 lalu saat berkunjung ke Maseng, menyampaikan amanat Presiden Jokowi bahwa sesuai kesepakatan bersama penanganan bencana harus ada keterpaduan, menyeluruh, dan berkesinambungan.

Mensos menjelaskan, keterpaduan dalam penanganan bencana diartikan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Akan tetapi pemerintah butuh bantuan elemen-elemen masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan.

Sedangkan penanganan secara menyeluruh artinya penanganan bencana tidak secara sepotong-sepotong.

“Ketiga, yang paling penting adalah berkesinambungan. Jangan hanya saat ini. Jangan hanya ada longsor kita keroyokan, tapi setelah itu kita pada pergi semua. Penataan itu perlu dibina, dikembangkan, dan perlu dirawat. Maka dalam perawatan ini perlu kesinambungan secara menyeluruh. Dan perlu ada kesadaran bersama,” jelasnya. (wan/cep)