Hallobogor.com, Bogor – Tahapan seleksi bakal calon (Balon) Kepala Desa (Kades) Cipayung Girang, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, telah usai dilaksanakan pada Rabu (26/9/2018). Tim seleksi pun telah menetapkan lima Balon Kades yang lolos dan berhak mengikuti tahapan selanjutnya untuk ditetapkan sebagai Calon Kades.

Sehari setelah tahapan seleksi, warga pendukung seorang Balon Kades yang tak lulus yakni Dadang Wuspita menggeruduk Kantor Desa Cipayung Girang. Mereka menggelar unjukrasa terhadap Panitia Pilkades.

Dalam aksinya, warga pendukung Dadang Wuspita menuding Panitia Pilkades kongkalikong dan telah terjadi kecurangan. Sembari membawa spanduk, mereka mendesak Panitia Pilkades membuka semua berkas Balon Kades.

Aksi unjukrasa ini sendiri dikawal ketat pihak keamanan gabungan dari Polsek Megamendung, Satpol PP, dan Linmas.

Guna merespons aspirasi massa pendemo, Panitia Pilkades pun mengajak semua Balon Kades untuk duduk bersama bermusyawarah. Nampak hadir pula Camat Megamendung Hadijana dan Kapolsek Megamendung AKP Asep Drajat.

Usai musyawarah yang berlangsung alot, Dadang Wuspita menyatakan bahwa dirinya menginginkan agar tahapan Pilkades dihentikan untuk sementara. Karena menurutnya, persyaratan administrasi salah seorang Balon Kades atas nama Jumari tidak sah.

“Berkas Jumari tidak sah. Surat tanda terima pengunduran diri dia sebagai PNS tidak sah. Tidak ada stempel dan tanda tangan tanda terima resi. Harusnya didiskualifikasi. Jadi saya bukannya menolak hasil seleksi. Tapi di sini ada kecurangan. Saya menduga ada kecurangan antara balon dan panitia. Kalau tetap berjalan saya akan gugat,” tegasnya.

Sementara itu, menurut Camat Megamendung Hadijana, tim seleksi sebelum melaksanakan tahapan seleksi tertulis telah memberikan kesempatan kepada semua Balon Kades untuk menyampaikan jika ada keberatan. “Saya umumkan kepada semua waktu itu, sebelum seleksi test tertulis dilaksanakan. Saya tanya “ada yang keberatan ga?” Semua tidak ada yang menjawab”. Jadi seharusnya kalau ada keberatan atau hal lain disampaikan sebelum test tertulis,” paparnya.

Camat sendiri menilai Panitia Pilkades sudah bekerja secara profesional. “Tahapan Pilkades tidak bisa dihentikan kecuali force major atau ada keputusan pengadilan,” tegasnya. (cep)