Hallobogor.com, Bogor – Jelang penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor tanggal 12 Februari 2018, sosialisasi dan perekrutan dukungan kepada paslon makin gencar. Para bakal paslon sibuk menggelar berbagai bentuk kegiatan untuk menarik simpati masyarakat Kabupaten Bogor.

Kendati demikian, khusus bagi Kepala Desa (Kades) dan perangkat desa, terdapat sejumlah rambu aturan yang mengikat dalam menyikapi Pilkada ini.

Terkait hal ini, paslon Ade Yasin-Iwan Setiawan bakal menggelar acara “Silaturahmi Akbar” di Rachmat Yasin Center, Cipayung-Megamendung, pada Kamis (18/1/2018). Silaturahmi akbar menghadirkan Ketua RT, Ketua RW, Pembantu Petugas Pencatat Nikah (P3N), BPD, Linmas, LPM, kader Posyandu, dan tokoh masyarakat se-Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Bogor. Undangan acara ini telah tersebar luas melalui jejaring sosial whatsapp dan facebook. 

Persoalannya, dalam surat undangan tersebut diketahui Ketua Panitia Acara Silaturahmi Akbar adalah Cacuh Budiawan yang saat ini masih menjabat sebagai Kepala Desa Cipayung Datar dan sekretarisnya Andi Rustandi adalah Sekretaris Desa Cileungsi.

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Bogor, Ridwan, ikut menyoroti hal ini. Bahkan menurut Anggota Panwaslu Kabupaten Bogor, Burhanudin, pihaknya akan segera menindaklanjutinya. “Akan kami tindaklanjuti,” tegasnya, Rabu (17/1/2018).

Terpisah, Ketua Repdem Kabupaten Bogor, Fahreja Anwar, ikut mengecam kegiatan tersebut yang melibatkan Kades dan perangkat desa. “Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur sudah mengeluarkan surat ke semua Kepala Daerah. Sesuai Undang-Undang (UU) Nomor: 10 Tahun 2016, Menteri PANRB Asman Abnur menegaskan, pasangan calon dilarang melibatkan ASN anggota Polri dan anggota TNI, dan Kepala Desa atau perangkat Desa lainnya,” tegasnya.

Fahdeza menambahkan, Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. “Oleh karena itu semua elemen masyarakat Kabupaten Bogor harus mengawasi semua ASN seperti dinas-dinas dan SKPD lingkup Kabupaten Bogor. ASN dilarang menghadiri deklarasi bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik; PNS dilarang mengunggah, menanggapi atau menyebarluaskan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media online maupun media sosial,” paparnya.

Larangan dan sanksi kades berpolitik praktis, termasuk pilkada, tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri No 273/3772/JS tertanggal 11 Oktober 2016 sebagai penegasan Pasal 70 Undang-Undang (UU) No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU.

Pasal 71 ayat (1) UU No 10/2016 menyebutkan, pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri dan kepala desa atau sebutan lain lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Dr H Sindawa Tarang, pernah mengimbau para Kades agar tetap netral dalam Pilkada 2018 yang akan digelar serentak di 171 daerah di seluruh Indonesia. “Netral dalam artian tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh mana pun dan tidak memihak kepentingan siapa pun. Kades yang bermain politik praktis jelas akan dikenakan pidana, hal itu diatur dalam Pasal 188 UU Pilkada bahwa ketentuan sebagaimana dalam Pasal 71 dipidana penjara paling singkat satu bulan atau paling lama enam bulan dan/denda paling sedikit enam ratus ribu rupiah atau paling banyak enam juta rupiah,” jelasnya.

Larangan kades dan perangkatnya berpolitik praktis, lanjut ST, juga secara tegas diatur dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

ST menguraikan, batasan netralitas Kades yakni tidak terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala daerah/wakil kepala daerah; tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; tidak membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu padangan calon selama masa kampanye; tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pilkada sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada anggota keluarga dan masyarakat.

Sementara itu, Sekretaris Apdesi Kabupaten Bogor, Ismail, yang dikonfirmasi terkait kegiatan Silaturahmi Akbar tersebut enggan memberikan komentar apapun. (cep)