Hallobogor.com, Bogor – Komandan Korem (Danrem) 061/Suryakencana Kolonel Kav Eko Susetyo bersilahturahmi dengan Walikota Bogor Bima Arya, Kamis (21/04/2016), di Ruang Bogor Green Room, Balaikota Bogor. Silahturahmi sebagai perkenalan Danrem 061/Sk yang baru di tempatkan di Kota Bogor.

Tak hanya sekadar berbincang, Walikota bersama Danrem melakukan tinjauan ke Pasar Mawar untuk melihat kondisi pasar Mawar yang masih dihuni pedagang kaki lima (PKL) dan kotor dengan sampah. Hadir dalam pertemuan teraebut Komandam Kodim (Dandim) Letkol Inf Mukhamad Albar, Ketua DPRD Untung Maryono dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Eko Prabowo.

Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Satpol PP sudah berkali-kali membenahi kawasan tersebut agar bebas PKL. Namun, PKL masih terus membandel dan tetap berjualan. Hal ini yang turut diperhatikan oleh Danrem 061/Sk Kolonel Kav Eko Susetyo. Pihaknya segera akan bersinergi dengan Pemkot Bogor benahi PKL. 



Bima Arya menjelaskan Danrem ingin bersinergi dengan Pemkot Bogor terkait program prioritas yakni kemacetan, PKL dan kebersihan. Sebagai titik pertama pilot project dipilih kawasan seputran Pasar Mawar, ex-Bioskop Presiden dan jalan MA. Salmun.

“Kerja sama ini lewat penempatan personil untuk menjadi kawasan tersebut agar tetap steril dan tidak kumuh dengan PKL,” pungkas Bima.

Sesuai dengan RPJMD Kota Bogor tahun 2015-2019, strategi secara umum dalam penataan PKL adalah mengalokasikan ruang untuk kegiatan sektor informal dengan startegi yaitu menciptakan ruang ekonomi yang memfasilitasi ekonomi tradisional.

Penataan PKL dilaksanakan melalui beberapa tahapan,antara lain, menempatkan sektor informal di lokasi yang direncanakan, menata kawasan yang dimanfaatkan untuk kegiatan sektor informal, membatasi pemanfaatan ruang terbuka publik untuk kegiatan sektor informal dengan pembatasan area dan pengaturan waktu berdagang.

Selain pengoptimalan fungsi pasar untuk mengakomodir kebutuhan ruang sektor informal, mengintegrasikan kegiatan sektor formal dan sektor informal, melibatkan pemangku kepentingan dalam menjaga fasilitas publik agar tidak digunakan untuk kegiatan sektor informal, mewajibkan setiap pengembang perumahan untuk mengalokasikan ruang bagi kegiatan sektor informal. (hrs).