Hallobogor.com, Cibinong – Keberangkatan 30 PNS Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) Kabupaten Bogor Bagian Pengelolaan dan Pemeliharaan (Lohan) ke luar negeri mulai menuai protes berbagai kalangan. Rakyat mengaku kecewa lantaran kepergian mereka selain tidak jelas tujuan dan anggarannya juga dinilai tidak tepat.

Seperti dikutip Halloapakabar.com, aktivis antikorupsi, Ruhiyat Sujana, mengatakan, DBMP selama ini kerap mendapat sorotan buruk dari publik, karena para pejabatnya kerap terjerat kasus korupsi dan kondisi infrastrukrur Kabupaten Bogor masih buruk.

“Hal tersebut bukan tanpa dasar. Dari buruknya tata kelola sehingga menyebabkan buruknya pula kualitas infrastuktur yang menjadi garapan kerjanya dan ini pula disebabkan buruknya perencanaan dan lemahnya pengawasan. Alhasil hanya menyisakan SiLPA yang cukup besar. Besarnya SiLPA merupakan bentuk ketidakmampuan mengelola anggaran. Mubazir rasanya disaat masih banyak yang harus dikerjakan dalam pembangunan. Praktik korupsi pun diduga paling banyak terjadi di institusi ini,” paparnya.

BACA JUGA :

Kepala DBMP Boyong 30 PNS Plesiran ke Singapura

Apapun alasannya, kata Ruhiyat, dirinya memandang bepergian ke luar negeri saat ini adalah bentuk kebobrokan moralitas dan sangat sangat menyakiti hati rakyat bogor. “Kalau alasannya study banding bohonglah. Saya rasa dinas ini harus segera menjalankan reformasi birokrasi dan segera melakukan tobat masal. Pucuk pimpinan juga harus bertanggungjawab. Semoga Allah memaafkan,” ungkapnya.

Kekecewaan serupa diungkapkan Pengamat Politik dan Pemerintahan, Rahmatullah. “Saya sangat kecewa dengan pejabat DBMP Kabupaten Bogor terutama dengan Kepala Dinas Edi Wardani. Menurut saya kinerjanya masih buruk, terbukti di lapangan masih banyak jalan di beberapa kecamatan yang masih buruk. Seperti Pamijahan, Jonggol.Parung Panjang, dan seterusnya. Tetapi hari ini mereka malah berangkat ke luar negri dengan enaknya tanpa tujuan yang jelas dan tidak menguntungkan bagi Pemkab Bogor,” jelasnya.

Menurutnya, jalan-jalan puluhan PNS tersebut mengundang banyak pertanyaan semua kalangan. “Hal itu membuat masyarakat Bogor kecewa besar terhadap pemerintah terutama DBMP. Seharusnya mereka malu dengan nilai rapotnya yang merah tapi malah senang-senang ke luar negeri,” tegasnya.

Rahmatullah juga mengatakan, sebetulnya Kadis DBMP dan jajaran sah-sah saja ke luar negeri kalau mereka berprestasi dalam kinerjanya. “Kami meminta bupati sebagai pimpinan tertinggi bersikap tegas dan memanggil pejabat DBMP dan jajarannya yang ke luar negeri untuk mempertanggungjawabkannya. Ia tidak bisa membiarkan begitu saja,” bebernya. (cep)