Hallobogor.com, Bogor – Komitmen dan langkah konkret Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam melanjutkan agenda reformasi birokrasi melalui pembangunan zona integritas terus disosialisasikan dan dipantau. Pembangunan zona integritas ini dalam upaya menuju wilayah bebas korupsi/wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBK/WBBM).

Inspektorat Jenderal (Irjen) Bagian Kasubag Kepegawaian dan Umum Kementerian ATR/BPN, Yulia Jaya Nirmawati, menjelaskan, pemantauan dilakukan di semua kantor BPN wilayah. 

Belum lama ini, Yulia melakukan pemantauan di Jawa Barat di antaranya di Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota dan Kabupaten Sukabumi, serta Kota Depok, dan Cianjur, serta Bandung Raya.



“Kami menindaklanjuti Surat Edaran Menteri ATR/BPN terkait pembangunan zona integritas di seluruh Satuan Kerja (Satker) di seluruh Indonesia. Edaran tersebut diturunkan pada tanggal 10 Januari 2016,” ujarnya, di Kantor BPN Kota Bogor.

Menurut Yulia, zona integritas ini tidak hanya semata membuat pencanangan, menandatangani pakta integritas, dan pemasangan baliho. “Tetapi lebih dari pada itu, kami membangun enam area perubahan. Enam perubahan yang akan dibangun ada dokumen yang harus di penuhi,” ujarnya.

Sementara Kepala Kantor BPN Kota Bogor, Ery Juliani Pasoreh menambahkan, zona integritas itu adalah predikat bahwa pimpinan dan jajaran suatu instansi berkomitmen melaksanakan reformasi birokrasi yang layanannya bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.

“Kami di Kota Bogor sudah mencanangkan program itu sekitar dua bulan yang lalu, dan sekarang adalah pemantauan yang dilakukan oleh BPN pusat, karena nanti ada penilaian dari kementerian MenPAN pada bulan Juni, apakah sudah dilaksanakan atau tidak, apa indikatornya. Enam hal yang menjadi indikator antara lain managemen perubahan, tatalaksana dan lain sebagainya,” ucap Ery. (dns)