Hallobogor.com, Bogor – Pembekuan izin pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hambal (MIAH) di Jalan Pandu Raya oleh Wali Kota Bogor Bima Arya akibat desakan masyarakat sekitar dinilai tidak tepat. Menyikapi persoalan ini, Forum Umat Islam (FUI) menggelar diskusi.

Diskusi yang dipimpin Muhtarom selaku Ketua Dewa Syuro Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bogor dan moderator Iswanto ini digelar di salah satu restoran di Jalan Pajajaran, Kota Bogor, Senin (11/9/2017).

Dalam kesempatan tersebut, Dewan Syuro MUI Bogor Raya, Muhtarom, mengatakan persoalan MIAH ini bukan lagi masalah publik Bogor Raya namun sudah menyebar ke mancanegara. 



“Kami di sini mendiskusikan masjid bukan membicarakan kelompok-kelompok lain. Pembangunan masjid jangan dihentikan, karena ini menyangkut umat Islam. Saya mengamati ada kepentingan yang mengambil keuntungan di balik permasalahan ini, yang akhirnya mengdeskreditkan pihak yang lain agar terkucilkan. Ini menjadi persoalan kita bersama untuk mencari solusi yang terbaik, bagaimana masjid itu bisa dibangun dan difungsikan sebagaimana fungsinya. Karena itu, kita harus menyikapinya dengan bijak dengan mengedepankan tabayun agar titik permasalahan dan solusinya ketemu,” paparnya.

Jika tidak menemukan titik temu, sambungnya, maka Pemerintah Kota Bogor harus mengambil alih masjid menjadi masjid milik pemda, sehingga bisa dimanfaatkan oleh orang banyak, karena ini sudah diwakafkan.

“Kami mengupayakan kedua belah pihak jangan sampai pecah karena membawa egonya masing-masing. Ini yang harus dikaji kenapa ada pertentangan dan kecemburuan. Padahal masjid ini masuk dalam kriteria diperbolehkannya membangun masjid,” ujarnya.

Sementara Ketua FUI Bogor Raya, Hasri Harahap, mengatakan, permasalahan masjid MIAH ini sebelumnya pernah dibahas bahkan sampai mengupayakan pertemuan. “Intinya ada kelompok minoritas dan mayoritas. Solusi yang ditawarkan Pemkot Bogor mengambil alih masjid itu menjadi masjid pemda,” ujarnya.

Sementara, Abad dari Front Pemuda Muslim Maluku menambahkan, berkaitan dengan perizinan itu sudah sesuai prosedur yakni ditempuh dari bawah ke atas. “Kalau dibekukan maka ada pelanggaran yang dilakukan, karena IMB ini sudah terbit tiga tahun lalu. Alasan wali kota membekukan IMB ini tidak tepat secara tupoksi hukum. Jangan karena ada dorongan atas nama umat ini menjadi bumerang. Dari persoalan ini kita menyimpulkan, tabayun harus dilakukan untuk mencari solusi yang menguntungkan semua. Izin membangun tetap bisa dijalankan dan melakukan pendekatan persuasif dengan tokoh masyarakat termasuk juga lobi politik, karena semua ini tidak lepas dari adanya kepentingan,” pungkasnya.(dns)