Hallobogor.com, Bogor – Beberapa tahun lalu Pemerintah Pusat menyatakan bahwa Kota Bogor adalah kota termacet. Pada kenyataannya, kemacetan arus lalu lintas memang nyaris merata di semua jalur jalan di kota hujan ini.

Sekedar mengingatkan, persoalan kemacetan dan penataan transportasi menjadi satu dari empat prioritas utama Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor sejak tiga periode kepemimpinan Walikota Bogor, yakni dua periode zaman Diani Budiarto dan sekarang periode pertama Bima Arya Sugiarto. Disayangkan, sampai sekarang belum juga teratasi secara signifikan.

Menurut Ketua Komisi C DPRD Kota Bogor, Yus Ruswandi, sistem penataan transportasi berikut infrastrukturnya termasuk zoning harus direncanakan secara detail dan harus secara serius di-push.

“Persoalannya sampai sekarang Pemkot belum menyerahkan kepada DPRD Rencana Detail Tata Ruang atau RDTR sebagai dasar dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Padahal hal itu sudah diminta sejak Januari 2015 lalu,” ungkapnya. Yus menjelaskan, RDTR bersifat urgent dituntaskan lantaran menjadi landasan dan patokan yang berkaitan erat dengan perizinan berbagai pembangunan dan investasi serta barometer maju mundurnya perekonomian.

“Kondisi Kota Bogor saat ini perlu pembuatan jalur jalan baru karena panjang jalan yang ada baru sekitar 620 kilometer. Penambahannya baru nol sekian persen, cukup lambat. Makanya perlu keseriusan Pemkot untuk merampungkan proyek jalur R3 dan Bogor Inner Ring Road (BIRR) dengan mem-push anggarannya. Dewan juga fokus terhadap dua jalur itu. R3 BIRR yang masuk dalam RDTR akan jadi patokan utama penataan eksisting transportasi selain Jalan Pajajaran,” jelasnya.

Oleh karena itu, sambungnya, penuntasan RDTR termasuk dua proyek jalan tersebut di dalamnya tak hanya bisa dibebankan kepada satu dinas saja, yakni Dinas Bina Marga. Akan tetapi harus melibatkan semua pihak. “Semua pihak harus duduk bareng,” ujarnya. (cep/dan)