Hallobogor.com, Bogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan segera memperpanjang kontrak ataupun membeli gedung yang menjadi sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor di Jalan Loder No.7, Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor.

Sekretaris Daerah Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat mengatakan, berkaitan dengan gedungĀ KPU yang akan selesai kontrak pada 3 Maret 2016, ada beberapa alternatif ditawarkan apakah mau pindah dengan menggunakan aset lain milik Pemkot Bogor, diperpanjang kembali kontraknya atau dibeli gedung tersebut.

“Memang ketika bicara KPU tidak hanya bicara gedung saja, ada faktor lain seperti keamanan, kenyamanan partai politik atau kepentingan penyelenggaraan pemilu lainnya juga penting untuk dipertimbangkan. Dari diskusi dengan KPU dari akses dan lokasi gedung KPU saat ini dirasa sangat nyaman. Nah, apakah nantinya akan diperpanjang kontraknya atau dimiliki ini yang sedang kita pertimbangkan, bila dirasa nyaman kita akan perpanjang kontraknya,” ungkap Ade, Senin (25/01/2016).

Sementara menurut Ade, mengenai pengajuan biaya pelaksanaan Pilkada Kota Bogor tahun 2018 sebesar Rp 70 miliar, ia meminta perlu ada penegasan dari KPU mana saja anggaran Pilkada yang akan diintervensi KPU Pusat, provinsi dan anggaran kewajiban dari Pemkot Bogor sendiri.

“Saya meminta uraian kegiatan pelaksanaan Pilkada untuk dipastikan kebutuhan anggaran secara rinci. Yang pasti semua tahapan dan kegiatan harus berjalan dengan baik. Semua harus tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat,” tutur Sekda.

Dikesempatan ini Ade mengungkapkan, soal pengajuan biaya Pilkada ini ada keterlambatan penyampaian informasi dari KPU. Sebab, untuk pembahasan di tahun 2016 seharusnya pengajuan masuk di tahun 2015, karena bisa dianggarkan secara multiyer pada APBD 2016, 2017 dan 2018.

Sebelumnya Sekretaris KPU Kota Bogor, Aef Saepudin mengatakan, bahwa gedung KPU Kota Bogor saat ini dinilai strategis dan dalam hal pengamanan keamanan sudah bisa terpenuhi itu setelah pengkajian Polres Bogor Kota.

“Kami sudah ajukan dan berharap agar lebih nyaman gedung dibeli. Kalaupun tidak harus diperpanjang kontraknya. Bila harus pindah belum butuh waktu dan biaya cukup lumayan, selain perlu kembali menyusun dokumen penting terkait Pemilu,” ungkap Aef. (hrs).