Hallobogor.com, Bogor – Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Kota Bogor TA 2015 meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kondisi ini menghadapkan Pemkot Bogor menindaklanjuti adanya 17 temuan dan 55 rekomendasi BPK sebisa mungkin selama 60 hari kedepan hingga 22 September 2016.

Kepala Inspektorat Kota Bogor Aim Halim Hermana mengatakan, LHP BPK RI diterima Pemkot Bogor pada 22 Juli 2016. Ada 3 buku LHP yang diserahkan yaitu buku I LHP atas laporan keuangan, buku II LHP atas sistem pengendalian internal dan buku III LHP atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Setelah dikaji, lanjut Aim, terdapat 17 temuan dengan rincian 12 temuan termuat dalam buku II dan 5 temuan termuat dalam buku III. Dari temuan yang berhubungan dengan sistem pengendalian internal ada 37 rekomendasi dan dari kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ada 18 rekomendasi. “Temuan dan rekomendasi BPK ini ditindaklanjuti selama 60 hari semenjak diterima dan harus selesai tanggal 22 September 2016,” katanya, seperti dikutip Halloapakabar.com.



Untuk menindaklanjuti LHP BPK atas LKPD TA 2015, Walikota Bogor telah menerbitkan surat keputusan tertanggal 25 Juli 2016 ditujukan terhadap 20 SKPD. Isinya penekanan supaya menyelesaikan tindaklanjut temuan dan rekomendasi BPK dengan tepat waktu. “SKPD yang sudah masuk adalah BPKAD, Inspektorat, Kominfo, Dinkes. Sementara untuk yang lain sedang proses, mudah-mudahan bisa selesai satu minggu sebelum batas waktu,” tandas Aim.

Adanya temuan dan rekomendasi BPK ini pun menjadi sorotan DPRD. Anggota Banggar, Mardinus Haji Tulis merasa bingung tidak habis pikir kenapa pekerjaan rutin yang dilakukan SKPD setiap tahun namun kesalahan administrasi kembali terulang. “Saya tidak habis pikir, ini kan perkejaan yang diulang-ulang dilakukan terus menerus, seharusnya tidak ada lagi kesalahan-kesalahan administrasi. Ini membuat aneh bagi saya,” ucapnya. 

Menurut dia, temuan dan rekomendasi BPK ini baru sebatas sampling, bayangkan apabila BPK memeriksa satu persatu SKPD. Untuk itu, Tulis mendesak Pemkot Bogor agar segera menindaklanjuti semua rekomendasi BPK. “Jika tidak ini akan menjadi temuan hukum berikutnya. Kedepannya jangan sampai terjadi lagi seperti ini. Kata BPK harusnya Kota Bogor ini hebat karena banyak orang pintar,” tukas politisi Hanura itu.

Hal serupa dikatakan Anggota Banggar Edi Darmawansyah. Padahal, kata ia, untuk pembenahan masalah aset APBD TA 2015 itu dianggarkan Rp3,5 miliar, namun faktanya dalam LHP BPK aset milik Kota Bogor dinilai masih bermasalah. Dalam kesempatan itu, Edi memberikan masukan penyelesaian masalah aset menggunakan pihak ketiga.

“Apabila SKPD terkait tidak mampu untuk menyelesaikan masalah aset ini sementara anggaran pembenahan aset dialokasikan cukup besar kenapa tidak menggunakan tenaga ahli. Saya pernah berkomunikasi dengan tenaga ahli dalam penyelesaian masalah aset ini hanya butuh waktu empat bulan dan biayanya tidak terlalu mahal dikisaran Rp500 juta,” ujarnya.

Edi juga mengatakan, aset seharusnya terdata dengan jelas di neraca aset. Misalkan aset tanah itu didata berapa jumlah yang sudah bersertifikat dan yang belum bersertifikat, mana saja yang masih dalam proses hukum atau masih dikuasai pihak lain. “Faktanya kan sampai saat ini tidak jelas. Jadi terkait masalah aset ini cenderung penilaian BPK, Pemkot Bogor tidak punya kemauan untuk menyelesaikan, kalau masalah SDM jalan keluarnya bisa menggunakan tenaga ahli. Kedepan ini bisa jadi pertimbangan dan perhatian bersama masalah aset ini supaya Kota Bogor mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” paparnya.

Sementara itu, Wakil Walikota Bogor Usmar Hariman mengatakan, berkaitan dengan catatan masalah aset, untuk aset yang tidak teridentifikasi tapi nilainya ada akan direkomendasikan ke BPK setelah adanya persetujuan DPRD, penghapusan aset. “Sedangkan aset yang ada tercatat di neraca aset tapi nilainya masih nol akan dinilai kembali melalui program appraisal dan lain sebagainya,” kata Usmar Hariman dalam rapat kerja Pemkot Bogor dengan Banggar DPRD di ruang rapat paripurna, Rabu (24/08/2016). (hrs).