Hallobogor.com, Cisarua – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengungkapkan sejumlah potensi kebocoran bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Potensi kebocoran dimaksud akibat belum tergalinya secara maksimal objek-objek pajak dan retribusi.

Masih banyaknya potensi kebocoran PAD tersebut, seperti disampaikan Asisten Kesra Ekonomi dan Pembangunan Pemkot Bogor, Toto Miftahul Ulum, saat memaparkan hasil diskusi kelompok II dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Pemkot Bogor di Hotel Safari Garden, Jalan Raya Puncak, Cisarua, Kabupaten Bogor. Acara selam dua hari itu dihadiri Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan semua pejabat dari semua SKPD hingga tingkat kelurahan.

Dalam paparannya, Toto menyebutkan bahwa potensi kebocoran PAD terdapat di sektor penerimaan pajak dan retribusi.



“Di sektor penerimaan pajak sudah bagus, bahkan berdasarkan data dari Dispenda sudah mencapai 100 persen lebih,” ujarnya.

Sedangkan di bidang retribusi, potensi kebocoran lantaran tak tergali itu di antaranya di sektor perparkiran, retribusi kebersihan, Pedagang Kaki Lima (PKL), dan optimalisasi pelayanan sistem PATEN di kelurahan dan kecamatan.

“Di sektor perparkiran, masih banyak titik-titik parkir di pinggir jalan terutama di supermarket dan minimarket yang belum bisa ditarik oleh Pemkot Bogor. Selama ini banyak yang dikelola swasta dan juru parkir liar. Ke depan harus ada kajian agar bisa ditarik menjadi PAD,” katanya.

Dijelaskannya, berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor parkir di radius garis sempadan jalan atau daerah milik jalan menjadi milik Pemkot. “Potensi parkir ini sangat besar. Tapi harus dipikirkan juga, misalnya pembagian hasil dengan juru parkirnya dan bisa bekerjasama dengan kelurahan,” jelasnya.

Toto juga mengemukakan, potensi PAD yang bisa ditarik dari retribusi PKL sangat luar biasa besar. “Namun khusus bagi PKL yang legal,” ujarnya.(cep)