Hallobogor.com, Bogor – Penegakan hukum dalam kasus-kasus tinakan pidana dalam Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia (masih) ompong. Dari ribuan kasus tindak pidana dalam Pemilu, yang diputus hukum masih sangat rendah. Demikian hal ini dilaporkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia.

Ketua Bawaslu RI, Muahmmad, mengatakan, tindakan pidana pada Pemilu akan dievaluasi terkait efektifitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu pada Pemilihan Gubernur (Pilgub), Pemilihan Bupati dan Walikota (Pilbup/Pilwakot) tahun 2015 karena belum terlaksana dengan baik. Meski kategori tindak pidana Pemilu sudah diatur dalam Undang-Undang, belum seluruh pelaporan soal tindak pidana bisa dilanjutkan.

Untuk memuluskan langkah tersebut, Bawaslu RI mengadakan Forum Group Discussion (FGD) dalam rangka memberikan masukan penyempurnaan regulasi penegakan hukum tindak pidana Pemilu. “Selama ini tindak pidana Pemilu yang masuk putusan hanya 0,1 persen,” katanya di Hotel 101 Jalan Suryakencana, Kota Bogor, seperti dikutip Halloapakabar.com, Selasa (16/02/2016).

Pimpinan Bawaslu RI lainnya, Nelson Simanjuntak, menjelaskan, dari 24 provinsi di Indonesia tercatat ada 1.090 temuan dugaan pidana Pemilu, namun yang bisa diteruskan hanya ada 60 kasus.

“Dari sekian banyak kasus dugaan pemberian uang ke pemilih tercatat ada 243 kasus. Ini tindak pidana tapi tidak ada ketentuan sanksinya dalam undang-undangnya. Ini salah satu yang dikeluhkan masyarakat tidak efektifnya tindak pidana Pemilu,” kata Nelson.

Nelson menegaskan, pihaknya tidak mencari bagaimana solusi hukum yang harus dijatuhkan, akan tetapi bagaimana agar penegakan hukum ini efektif.

“Sekalipun itu perbuatan pidana yang mempengaruhi hasil Pemilu, harus diketegorikan mana yang masuk pidana Pemilu dan mana yang umum,” katanya.

Lebih lanjut Nelson mengatakan, kalau tindak pidana pengrusakan saat kampanye itu harus dimasukan ke pidana umum dan ranah kepolisian. Untuk itu juga penerimaan laporan pidana Pemilu harus satu atap yaitu di Bawaslu.

“Hanya saja kekuranganya di Bawaslu tidak memiliki penyidik. Mungkin menarik dari kepolisian atau kejaksaan untuk menjadi penyidik di bawah pengawasan Bawaslu. Pelaporan tidak boleh lewat tujuh hari, jadi lewat dari situ kadaluarsa. Waktu terlalu sempit, tapi karena tidak satu atap agar proses pengajuan tidak lama. Untuk itu harus ada pengaduan satu atap, dan nota kesepahaman dengan kepolisian dan kejaksaan,” terasngnya.

Terkait perbuatan yang memengaruhi hasil Pemilu, seperti Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang menggelembungkan suara, kata dia, itu merupakan tindak pidana. “Nanti pidananya menunggu pertanggungjawaban dia, nanti mungkin sanksi administrasi yang harus dijatuhkan. Karena sanksi administrasi dirasakan lebih ditakuti oleh peserta daripada sanksi pidana. Misal dengan diskualifikasi peserta Pilkada,” jelasnya. (dan).