Hallobogor.com, Bogor-Komisi A DPRD Kota Bogor sepertinya belum puas dengan keberadaan sebuah pembangunan perumaham elite Sailendra Residence, yang di bangun pengembang di kawasan Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Pasalnya, Wakil Rakyat tersebut akan terus melakukan pemantauan batas waktu terkait dugaan pelanggaran Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Koefisien Dasar Bangunan (KDB).

Selain itu, dalam waktu dekat ini Komisi A akan kembali melakukan pemanggilan terhadap Wasbangkim dan BPPT-PM untuk memeriksa site plan serta segala perizinannya.

“Kami akan terus memantau itikad baik pengembang dalam membongkar empat kavling untuk dijadikan RTH. Kami juga akan memantau sesuai deadline yang telah ditentukan oleh Dinas Pengawasan Bangunan dan Pemukiman (Wasbangkim). Mudah-mudahan pengembang memiliki itikad baik,”kata Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Bogor Jenal Mutaqin, Senin (30/05/3016).

Lebih lanjut Jenal menegaskan bahwa dewan akan memeriksa Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah soal adanya dugaan pelanggaran KDB.

“Kami akan periksa apakah sudah sesuai Perda atau tidak, zona merah atau bukan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian pada Wasbangkim, Agnes Andriani mengatakan, pihaknya sudah melayangkan peringatan ketiga, dengan waktu kesempatan untuk menyelesaikan Ruang Terbuka Hijau (RTH) selama dua minggu kedepan.

“Dalam dua minggu mereka harus membangun RTH. Jadi kita lihat dalam waktu tersebut, apalagi mereka sudah tandatangani berita acara untuk komitmen. Pernyataan bahwa mereka akan bersedia apabila dalam dua minggu tidak dilaksanakan akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Agnes.

Terkait dengan dugaan pelanggaran RTH, Agnes mengaku pihaknya sudah memanggil pengusaha Sailendra Residence untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sesuai rekomendasi dari Komisi A DPRD Kota Bogor.

“Sudah dipanggil, mereka juga membuat pernyataan dan komitmen sesuai dengan rekomendasi sesuai dengan keinginan Komisi A. Komitmen itupun harus segera dilaksanakan. Di antaranya rekomendasi berisi untuk pembongkaran empat bangunan untuk dijadikan RTH,” ujar Agnes. (dan).