Hallobogor.com, Bogor – Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APDB Kota Bogor Tahun Anggaran 2015 telah disampaikan oleh Walikota Kota Bogor ke DPRD Kota Bogor pekan lalu. Kini giliran setiap komisi dan mitra kerjanya disibukkan dengan pembahasan atas Raperda tersebut, tak terkecuali Komisi C.

Komisi C yang membidangi pembangunan dan lingkungan itu memiiki mitra kerja SKPD, diantaranya, Dinas Bina Marga dan SDA, Wasbangkim, DKP, DLLAJ dan Bappeda serta Kominfo.

“Hari Jumat (5/8), SKPD yang rapat pembahasan dengan Komisi C, Dinas Bina Marga dan SDA, Wasbangkim dan DKP. Sementara SKPD lain menunggu jadual,” ujar Ketua Komisi C Zaenul Mutaqin belum lama ini.



Raperda PP APBD TA 2015 memuat beberapa laporan terkait laporan keuangan yang meliputi laporan realiasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan serta lampiran dengan laporan kinerja yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Zaenul mengungkapkan, Komisi C mendorong SKPD untuk menindaklanjuti catatan yang tercantum dalam LHP BPK atas LKPD Kota Bogor Tahun 2015. Disamping itu, kinerja tiap SKPD kedepan harus lebih ditingkatkan lagi agar realisasi APBD terserap dengan maksimal.

“Jangan sampai nantinya SKPD terkait menyumbang SiLPA di tahun 2016. Karena, SiLPA di tahun 2015 nilainya mencapai Rp 390 miliar,” ujarnya.

SiLPA tahun 2015, sebut Zaenul, nilainya cukup besar. Dinas Bina Marga dan SDA menjadi SKPD penyumbang SiLPA terbesar, termasuk Dinas Wasbangkim. Maka dari itu, dalam hal ini Komisi C sangat menyoroti terkait dengan perencanaan kegiatan.

Menurut politisi PPP ini, hampir di semua SKPD lemah dalam perencanaan. Bagaimana tidak, Kota Bogor mendapatkan kucuran anggaran dari pemerintah pusat sementara dari perencanaannya belum matang.

“Inilah penyebab anggaran menjadi tidak terserap,” ungkap Zaenul.

Untuk itu, dia menandaskan, Komisi C sepakat dengan mitra kerja SKPD agar semua terkait dengan perencanaan seperti Detail Engineering Desain (DED), Feasibility Study (FS) dan lainnya itu dilakukan pada tahun sebelumnya.

“Ya, kalau kegiatannya di tahun 2017 itu bisa di APBD atau di Perubahan APBD 2016 . Hal ini supaya pengerjaan fisik bisa dimulai di awal tahun,” Zaenul menutup. (hrs).