Hallobogor.com, Bogor Tengah – Ada dua momentum penting tahun ini, yang menggambarkan tentang kuatnya komitmen Pemerintah Kota Bogor dalam mencegah tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pertama, pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang dicanangkan pada Kamis (30/04) lalu, di Halaman Kantor BPPT-PM, Jl Kapten Muslihat, Bogor Tengah.

”Saya bertindak sebagai Walikota Bogor, dengan ini bertekad untuk mencanangkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Pemerintah Kota Bogor,” ucap Bima saat membacakan deklarasi zona integritas yang juga turut dihadiri Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, Ketua Ombudsman, dan Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK.

Bima saat itu mengilustrasikan, bahaya laten korupsi seperti virus yang membahayakan sendi – sendi pembangunan sebuah kota dan pemberdayaan masyarakat. Maka dari itu, diperlukan penangkal yang tersistem dalam upaya pencegahannya. ”Korupsi itu ibarat virus, karena itu diperlukan imun untuk menangkalnya,” ungkap Bima.

Momentum ke dua adalah peluncuran Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) Tahun 2015 tingkat nasional bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia pada Rabu (15/04) lalu, bertempat di Ruang Rapat 3 Balaikota Bogor.

Hadir pada acara tersebut dari Ombudsman M.Khoirul Anwar, Kepala BPKP Ardan Adi Permana, Walikota Bogor Bima Arya, Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo, Pimpinan KPK Zulkarnain, beserta beberapa jajaran muspida seperti DPRD, Polresta, Kodim dan lainnya. Menurut Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo, Korsupgah akan menjadi model pencegahan korupsi di berbagai daerah.

Sebelum prosesi penandatangan, saat itu, Sekretaris Daerah Kota Bogor Ade Sarip Hidayat membacakan komitmen Pencegahan Korupsi Terintegrasi. Isi komitmen tersebut, di antaranya kesiapaan Pemkot Bogor untuk membangun sistem integrasi nasional melalui penguatan Tim Reformasi Birokrasi Internal (Tim RBI) dan pembuatan berbagai kebijakan serta peraturan untuk memastikan tersedianya sumber daya yang berkelanjutan.

Menguatkan dua momentum penting ini, Ade merancang sebuah langkah terobosan. Langkah itu, menurut Ade, berangkat dari pemikiran bahwa penguatan integritas ini tidak bisa dirubah hanya melalui pembinaan mental saja tetapi perlu juga dilakukan melalui penyempurnaan dan pendampingan penggunaan sistem IT yang mendukung clean government. Sekaligus, kata Ade, langkah ini menjadi bagian untuk mengimbangi inovasi Walikota dalam mempercepat wujud visi dan misi Pemkot Bogor.

“Untuk memelihara dan memperkuat integritas aparatur maka perlu dibentuk Team Learning di setiap OPD, dimana OPD terus menerus melakukan proses pembelajaran mandiri (self learning) sehingga OPD memiliki kecepatan berpikir dan bertindak dalam melakukan upaya-upaya untuk mencegah korupsi,” cerita Ade. Untuk memfasilitasi proses pembelajaran tersebut, lanjutnya, akan dibentuk Tim Fasilitator yang berfungsi sebagai pemandu, sebagai agen perubahan untuk penguatan integritas. Tim fasilitator sendiri telah mengkuti pelatihan selama tiga hari (8-10/6) lalu, di Badan Diklat Provinsi Jawa Barat.

Dalam jangka pendek, Ade menargetkan team leraning untuk penguatan integritas dan pencegahan korupsi bisa terimplementasi pada 8 OPD.“Ke delapannya adalah Dispenda,Disdukcapil dan 6 Kecamatan dengandukungan sitem informasi secara online, sehingga secara bertahap pada 8 OPD tersebut aparatur memahami dan mampu menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu dan mampu menggunakan teknologi informasi untuk kepentingan pelayanan di masing-masing OPD,” ucapnya.

Ke depan, kata Ade, diharapkan seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Bogor dapat mengimplementasikan Team Learning yang kelak akan terkoneksi dengan SIM terpadu yang mengintegrasikan sistem seluruh OPD. “Untuk mendukung percepatan learning process team learning dan komunikasi antara tim yang ada di OPD dengan fasilitator yang ada di tingkat kota, kami pun tengah membuat aplikasi forum dialog digital pada website Pemerintah Kota Bogor, yaitu digitaloffice.kotabogor.go.id,” jelasnya.

Ade pun meminta semua kepala OPD dan pejabat struktural untuk mendukung gerakan ini karena kuatnya intrgritas diyakini akan menentukan keberhasilan proyek-proyek lain termasuk fisik. “Penguatan semangat integritas ini pun sebagai bagian dari refleksi tentang makna min al-dhulumat ila al-nur yang di dalam Al-Qur’an disebut sebanyak tujuh kali dalam enam surat. Semangat untuk meninggalkan semua yang belum baik menuju yang lebih baik,” terangnya.

Selain itu, Ade merinci saat ini pihaknya tengah merancang draft Peraturan Walikota tentang Kode Etik dan Kode Perilaku (Integritas) Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor dan Peraturan Walikota tentang Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme melalui Team Learning Kota Bogor. “Juga tengah dirancang Raperda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Sistem Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Kita pahami, penggunaan sistem elektronik merupakan salah satu upaya untuk merubah kultur birokrasi karena bisa meminimalisir perilaku yang mengarah pada tindakan korupsi,” rinci Ade.

Dalam tataran teknis, Ade menyebut, saat ini tengah dilakukan optimalisasi sistem manajemen kepegawaian (simpeg-red) melalui penambahan fitur pemberkasan syarat kenaikan pangkat secara online. “Ini bisa mengurangi tatap muka aparatur yang mengajukan kenaikan pangkat dan petugas di kepegawaian yang berpotensi gratifikasi, sehingga bisa mencegah tindak korupsi,” ujar Ade.

Pada saat yang sama, sambungnya, pengintegrasian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan pencatatan sipil terus dilakukan bersamaan dengan upaya integrasi sistem perizinan online dengan sistem informasi tata ruang yang sedang dibuat oleh Bappeda. (Kot)