Hallobogor.com, Bogor – Pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) baik Pemilihan Walikota (Pilwakot) maupun Pemilihan Bupati (Pilbup) di Provinsi Jawa Barat akan dilaksanakan secara serentak bulan Juni 2018.

“Pilgub dan Pilkada di 16 kota/kabupaten se-Jabar bersamaan pada Juni 2018. Tapi tanggal dan harinya belum pasti. Tapi biasanya seperti yang sudah-sudah hari Rabu, dan semua diliburkan agar datang ke TPS,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor, Undang Suryatna, seperti dikutip Halloapakabar.com, Senin (2/5/2016).

Undang menjelaskan, pelaksanaan pemilu serentak tentu ada plus minusnya. Dari sisi positifnya, antara lain bisa menekan peluang perpindahan pemilih atau meminimalis pemilih ganda antara dua wilayah, misalnya Kota dan Kabupaten Bogor. Selain itu, bisa meningkatkan tingkat partisipasi pemilih, termasuk mengurangi beban anggaran Pemkot dan Pemkab karena ada sharing anggaran dari Pemprov.

Sedangkan dampak minusnya, antara lain perhitungan suara bisa lebih lama. Selain itu, kemungkinan besar tidak sinkronnya pilihan pemilih di Pilkada dengan Pilgub, apalagi jika partai koalisi pendukung di Pilgub berbeda dengan di Pilkada Bupati atau Walikota.

Sementara terkait anggaran pelaksanaan, kata Undang, KPU Kota Bogor telah mengusulkan ke Pemkot Bogor sebesar Rp58,8 miliar yang disesuaikan dengan ketetapan Menteri Keuangan. “Soal anggaran mungkin saja berubah apalagi ada Surat Keputusan Ketua KPU Pusat Nomor 43 dan 44 tentang Standar Biaya Pilkada Serentak. Tapi struktur anggaran KPU Kota Bogor sudah disampaikan ke Sekda, Walikota dan DPRD, tinggal menunggu panggilan pembahasan,” katanya.

Masih kata dia, mengenai sharing anggaran saat ini KPU kota/kabupaten masih menunggu keputusan KPU Provinsi Jawa Barat serta pembahasan antara gubenur dan bupati/walikota lantaran tak boleh ada dobel anggaran.

Undang menambahkan, khusus soal calon perseorangan, saat ini ketentuan dasar perhitungannya bukan dari jumlah penduduk. Melainkan dari jumlah total Daftar Pemilih Tetap (DPT) se-kota/kabupaten.

“Jumlah dukungannya antara 6,5 persen sampai 10 persen dikali jumlah DPT. Khusus di Kota Bogor, kalau belum lebih dari 1 juta maka persentasenya 7,5 persen dikali DPT,” paparnya.

Data dukungan lantas dikelompokkan per kelurahan/desa dan ditempeli materai serta tanda tangan oleh pasangan calon perseorangan. (cep)